PRINGSEWU, HELOINDONESIA.COM — Dihadiri Menpan Andi Amran Sulaiman, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Puncak peringatan Hari Tani Nasional 2026 melalui kegiatan Pesta Rakyat Petani di areal persawahan Kompleks Perkantoran Pemkab Pringsewu, Pekon Klaten, Kecamatan Gadingrejo, Provinsi Lampung, Minggu (25/10/2026).
Mereka yang hadir lainnya adalah Presiden PKS Almuzzammil Yusuf, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, Wakil Bupati Umi Laila, serta jajaran pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dan para pelaku sektor pertanian.
Kehadiran para pejabat tersebut menjadi menjadi momentum mempertemukan petani dengan para pengambil kebijakan. Mengusung tema “Petani Berdaulat dan Sejahtera”, kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai perayaan, tetapi menghasilkan langkah nyata bagi kehidupan petani.
Pesta Rakyat Petani berlangsung selama dua hari, Sabtu-Minggu (24-25 Oktober 2026), dengan berbagai agenda. Mulai dari Agri Fun Walk atau jalan sehat, Pasar Tani dengan 100 stan gratis, kontes kambing dan domba, kontes entog jumbo, Grebeg Ayam, pelantikan Duta Tani, hingga kegiatan promosi produk dan penjajakan kerja sama bisnis.
Rangkaian ini memadukan hiburan, pemberdayaan ekonomi, dan pengenalan potensi pertanian lokal. Di tengah kemeriahan tersebut, ukuran keberhasilan acara semestinya tidak hanya dilihat dari jumlah peserta, pejabat yang hadir, atau banyaknya stan yang terisi.
Pertanyaan yang lebih mendasar ialah sejauh mana kegiatan ini mampu mempertemukan petani dengan pasar, memperkuat posisi tawar mereka, membuka akses permodalan, dan mendorong kebijakan yang menjamin hasil panen dihargai secara layak.
Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat, terutama penurunan harga pupuk bersubsidi dan perbaikan distribusinya. Menurutnya, langkah tersebut membantu petani mengurangi beban produksi.
Namun, persoalan mendasar yang masih dihadapi Pringsewu adalah ketersediaan air untuk irigasi, terutama agar lahan pertanian dapat ditanami secara optimal dan tidak terlalu bergantung pada musim hujan.
Riyanto mengatakan, sejak 2025 pemerintah kabupaten telah berkoordinasi dengan berbagai pihak di Lampung maupun Jakarta untuk mengoptimalkan pemanfaatan bendungan bagi kepentingan masyarakat.
Persoalan distribusi air, menurutnya, perlu diselesaikan melalui koordinasi lintas pemerintahan agar infrastruktur yang tersedia benar-benar memberi manfaat bagi lahan pertanian dan petani di wilayah yang membutuhkan.
Pringsewu memiliki modal produktivitas yang patut diperhitungkan. Menurut data yang disampaikan Bupati, produktivitas padi daerah ini mencapai 63,5 kuintal per hektare, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung sebesar 52,5 kuintal per hektare.
Capaian tersebut memperlihatkan potensi Pringsewu sebagai salah satu penopang produksi pangan daerah. Tantangannya, mempertahankan produktivitas itu sekaligus memastikan peningkatan hasil panen berbanding lurus dengan pendapatan petani.
Sebab, produktivitas tinggi tidak otomatis menjamin kesejahteraan. Petani masih harus menghadapi biaya pengolahan lahan, pupuk, benih, tenaga kerja, pengairan, serta ongkos panen dan distribusi.
Karena itu, kebijakan pertanian perlu menyentuh seluruh rantai usaha, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga pemasaran. Pemerintah juga perlu memperkuat transparansi harga di tingkat petani agar peningkatan produksi tidak justru diikuti penurunan harga ketika panen raya.
Salah satu langkah yang mulai dikembangkan Pemkab Pringsewu ialah hilirisasi singkong melalui Sentra Mocaf Pringsewu. Program tersebut telah menyerap 150 ton singkong dari petani untuk diolah menjadi sekitar 40 ton tepung mocaf.
Hingga akhir tahun, pemerintah daerah menargetkan penyerapan 320 ton singkong dengan produksi sekitar 80 ton tepung mocaf. Bupati juga menyampaikan rencana memulai ekspor produk tersebut ke Amerika Serikat pada November 2026.
Hilirisasi seperti ini penting karena petani tidak semestinya terus bergantung pada penjualan bahan mentah. Singkong yang diolah menjadi tepung mocaf memiliki peluang memasuki pasar pangan olahan dengan nilai tambah lebih tinggi.
Namun, target ekspor harus diikuti kepastian kontrak pembelian, pemenuhan standar mutu, kesinambungan pasokan, dan perhitungan biaya produksi. Yang terpenting, manfaat ekonomi dari pengolahan itu harus kembali kepada petani melalui harga bahan baku yang adil dan pasar yang berkelanjutan.
Potensi Pringsewu tidak hanya berada di sektor tanaman pangan. Populasi kambing dan domba di kabupaten ini, menurut data yang disampaikan Bupati, mencapai 98.843 ekor. Pemerintah daerah juga mendorong riset dan konsolidasi untuk memperkuat hilirisasi peternakan.
Kontes kambing, domba, dan entog jumbo dalam Pesta Rakyat Petani dapat menjadi etalase potensi tersebut, asalkan dilanjutkan dengan perbaikan bibit, kesehatan ternak, pakan, akses pembiayaan, serta jaringan pemasaran.
Bupati juga menyebut Pringsewu memiliki sekitar 6.722 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta 63 industri kecil dan menengah (IKM) yang berkaitan dengan pengolahan dan hilirisasi. Jumlah tersebut merupakan modal bagi pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
Jika pelaku usaha, kelompok tani, peternak, koperasi, dan pembeli dapat dihubungkan dalam rantai pasok yang terencana, Pringsewu berpeluang berkembang menjadi pusat pengolahan hasil pertanian yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Persoalan air, bagaimanapun, tetap menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Pemkab Pringsewu mengusulkan pembangunan Bendung Way Waya yang berhulu di kawasan hutan lindung Register 22. Usulan ini berkaitan dengan potensi pengembangan sawah baru hingga 1.000 hektare di Kecamatan Pagelaran Utara.
Pemerintah daerah juga mengusulkan pemanfaatan air Bendungan Way Sekampung untuk mengairi lahan pertanian. Kedua gagasan tersebut membutuhkan kajian teknis, kepastian sumber air, pembiayaan, serta perencanaan distribusi yang terukur.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan usulan yang disampaikan pemerintah daerah dan petani telah dicatat untuk ditindaklanjuti. Khusus pembangunan bendung, Kementerian Pertanian akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Koordinasi ini penting karena pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air memerlukan pembagian kewenangan yang jelas. Petani membutuhkan kepastian tindak lanjut, jadwal, dan tahapan pekerjaan, bukan sekadar janji yang menguap setelah acara berakhir.
Dalam dialog dengan petani, Amran juga menyampaikan peluang bantuan alat dan mesin pertanian bagi buruh tani, termasuk buruh tanam atau tandur. Selain itu, Kementerian Pertanian menyiapkan dukungan benih, pompa air, dan traktor untuk membantu pemulihan lahan puso serta meningkatkan produktivitas pertanian di Lampung.
Bantuan tersebut perlu disalurkan berdasarkan kebutuhan nyata, disertai pendampingan, dan dipastikan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani yang menjadi sasaran.
Persoalan singkong juga memperoleh perhatian pemerintah pusat. Amran menyatakan pemerintah telah memutuskan menghentikan impor singkong untuk mendukung petani dan menjaga harga komoditas tersebut. Ia menyebut harga singkong mencapai Rp3.000 per kilogram, meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp700 per kilogram.
Kebijakan tersebut berpotensi memperbaiki posisi petani, tetapi pelaksanaannya tetap perlu diawasi agar penyerapan hasil panen berjalan konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi petani maupun industri pengolahan.
Di sisi lain, Pasar Tani yang menyediakan 100 stan gratis memiliki peluang menjadi ruang promosi dan transaksi bagi pelaku usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM.
Akan lebih bermanfaat apabila kegiatan tersebut tidak hanya berlangsung selama dua hari. Pemerintah daerah dan penyelenggara dapat membangun jaringan pemasaran lanjutan, mempertemukan produsen dengan pedagang besar, hotel, restoran, industri pengolahan, hingga calon pembeli dari luar daerah.
Dengan demikian, Pasar Tani menjadi pintu masuk bagi perdagangan yang berkelanjutan, bukan sekadar pasar temporer.
Dari sisi politik, keterlibatan PKS dalam Pesta Rakyat Petani juga membuka ruang bagi partai untuk memperlihatkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang menjadi fondasi ketahanan pangan.
Namun, keberpihakan politik kepada petani akan lebih bermakna jika diterjemahkan ke dalam agenda kebijakan yang terukur. Aspirasi petani perlu dikawal melalui pengawasan anggaran, perjuangan perbaikan irigasi, perlindungan harga hasil panen, akses pembiayaan, dan evaluasi pelaksanaan program pemerintah.
Di situlah komitmen politik diuji, jauh melampaui panggung seremonial. Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemkab Pringsewu, DPRD, organisasi petani, dan pelaku usaha perlu menyusun tindak lanjut dengan target yang jelas.
Usulan bendung harus memiliki tahapan penanganan, program bantuan perlu memiliki penerima dan indikator manfaat, sedangkan hilirisasi singkong harus memiliki kepastian pasar. Evaluasi berkala juga diperlukan agar petani mengetahui perkembangan setiap usulan dan dapat ikut mengawasi pelaksanaannya.
Pada akhirnya, tema “Petani Berdaulat dan Sejahtera” mengandung tuntutan yang lebih besar daripada sekadar meningkatkan produksi pangan. Petani berdaulat berarti memiliki akses terhadap lahan dan air, sarana produksi yang terjangkau, teknologi yang sesuai, pasar yang terbuka, serta posisi tawar yang layak.
Petani sejahtera berarti hasil kerja mereka mampu mencukupi kebutuhan keluarga, membiayai pendidikan anak, menjaga kesehatan, dan memberi harapan bagi generasi muda untuk tetap menekuni sektor pertanian.
Pesta Rakyat Petani di Pringsewu telah menyediakan ruang pertemuan antara petani dan pengambil kebijakan. Kini, pekerjaan sesungguhnya dimulai setelah panggung dibongkar dan keramaian berakhir. Bendung yang dibutuhkan harus diperjuangkan, bantuan harus sampai kepada penerima, harga hasil panen harus dijaga, dan usaha pengolahan harus membuka pasar yang nyata.
Sebab, ukuran paling jujur dari keberhasilan peringatan Hari Tani bukanlah meriahnya pesta, melainkan perubahan kehidupan petani: lebih produktif, lebih berdaya, dan lebih sejahtera. (HBM)
