KENDAL, HELOINDONESIA.COM - Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal diduga telah dengan sengaja memanipulasi anggaran sehingga mengakibatkan defisit anggaran dan harus dilakukan refocusing atau realokasi anggaran.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kendal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rubiyanto disela-sela Rapat Paripurna DPRD Kendal, Kamis 13 Juli 2023.
Baca juga: Tidak Diberi Uang Keamanan, Gentho Nekat Tusuk Operator Pasar Malam
Rubiyanto menyebut, ada unsur kesengajaan yang dilakukan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang memasang belanja pegawai tidak 12 bulan, namun hanya 9 bulan. Bahkan dengan tegas dia menyebut salah satu dinas tersebut telah melakukan penipuan anggaran.
"Yang kita ketahui itu kemarin Dinas Kesehatan, menganggarkan hanya sembilan bulan. Berarti tiga bulan TPP (tambahan penghasilan pegawai) dan gajinya tidak dianggarkan. Ya itu berarti sengaja kan. Kita kan nyesek kalau seperti itu. Seperti ditipu kan," ungkapnya.
Selain itu menurutnya, dirinya memastikan hal yang sama dilakukan oleh OPD lain, namun dengan modus yang berbeda.
"Ada juga OPD lain yang modusnya kegiatannya tidak ada, angkanya tidak ada terus dipecah-pecah. Jadi memang ada indikasi, ada mafia didalamnya. DLH juga ada, saya pastikan ada unsur kesengajaan," terang Rubiyanto.
Pemanggilan
Untuk itu, dirinya mendesak DPRD Kendal untuk melakukan pemanggilan kepada OPD terkait dan serius mensikapi permasalahan tersebut.
"Saya tadi sudah menyampaikan pada rapat paripurna agar DPRD memanggil dinas-dinas itu menyampaikan keterangannya. Menurut saya itu ada penipuan terkait anggaran," tegasnya.
Baca juga: Peserta Pornas Korpri XVI di Jateng Terbesar dalam Sejarah, Diharapkan Bantu Pertumbuhan Ekonomi
Sementara, Bupati Kendal Dico M Ganinduto mengaku terkejut terkait informasi beberapa dinas yang tidak menganggarkan 12 bulan untuk biaya rutin. Namun dirinya berjanji, akan melakukan pengusutan terkait apa yang disampaikan Anggota Komisi A tersebut.
"Kan seperti yang dibilang sama Pak Ketua Dewan itu kan masih seperti kabar burung. Saya juga baru tau informasi ada salah satu dinas yang tidak menganggarkan 12 bulan untuk biaya rutinnya. Ya kita akan cek secara detil semua, karena ini informasi yang baru," jawab Dico. (Anik)
