LAMPUNG,HELOINDONESIA.COM -.---- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Lampung Timur Maman Permana merasa terusik menyusul rencana pemerintah setempat agar mengosongkan kantor yang dihuni hampir sepuluh tahun.
Hal itu disampaikan Maman Permana usai rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Lampung Timur Senin (13/1). Pada rapat, orang nomor satu di BNN Lampung Timur itu terkait rencana pemkab akan mengosongkan kantor yang hampir 10 tahun dihuni badan anti narkoba tersebut.
Sejak 2017, BNN Lampung Timur menumpang salah satu kantor eks perindag. Selama itu pula, personil menjalankan tugas administrasi dan program kerja sepanjang tahun. Tapi belakangan ini, pemkab minta agar kantor yang berada di kompleks perkantoran itu dikosongkan. Alasannya, kantor itu akan digunakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) baru.
"Kalau sampai disuruh keluar, kami mau bekerja dimana. Sedangkan tugas BNN sangat kompleks,"tegas Maman.
Jika hal itu terjadi, BNN minta agar pemkab memberi hibah lahan dan membangun kantor BNN ysng baru. Selain itu, pemerintah membantu dana hibah yang bersumber dari APBD murni. Sebab, anggaran yang dikucurkan dari pusat teratas.
"Diminta mengosongkan kantor itu nggak masalah. Tapi, beri kami hibah berupa kantor dan kami juga mohon dana hibah,"tegas Maman yang lama bertugas di Indonesia Timur itu.
Dia berharap, dari hasil dengar pendapat dengan wakil rakyat, ada solusi terbaik yakni pemkab memberi hibah tanah dan bangun kantor baru serta membantu anggaran sebagai pendamping. Apalagi lembaga vertikal itu sudah menumpang di kantor milik pemerintah hampir sepuluh tahun.
"Dari rapat dengar pendapat, kami berharap dewan bisa memfasilitasi sehingga keinginan kami terwujud,"pungkasnya
Anggota Komisi I Al Firman mengapresiasi BNN Lampung Timur yang ingin punya kantor sendiri setelah sekian tahun menumpang di kantor milik pemerintah. Apalagi lembaga resmi negara yang bertugas bidang narkoba itu memiliki tugas yang sangat penting. Selain hibah tanah dan bangun kantor baru, pemkab dapat memberi dana hibah sebagai dana pendamping dari pusat.
"Setahun anggaran pusat ke BNN sekitar satu miliar. Semuanya sudah di situ. Kami nanti mengusulkan ke pemkab agar ada dana hibah dari kabupaten," tegas politisi Partai Nasdem itu.
(Khairuddin)