LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Rapor Merah Kabinet Prabowo-Gibran” di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung dan Kantor Gubernur Lampung, Selasa (27/10/2026). Mereka menyampaikan delapan tuntutannya tentang persoalan lingkungan hidup, kesehatan, energi, daya beli, ekonomi, demokrasi, hingga pendidikan.
Massa mendesak pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik sekaligus menagih tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.
Massa mulai berdatangan dengan membawa atribut almamater dan mengenakan pakaian hitam. Sekitar pukul 13.30 WIB, mereka bergerak menuju kawasan Gedung DPRD Lampung untuk menyampaikan aspirasi. Situasi sempat diwarnai penghadangan barisan kawat berduri yang dipasang di sekitar gedung wakil rakyat.
Namun, massa akhirnya berhasil masuk ke lingkungan DPRD untuk melanjutkan aksi dan menyuarakan tuntutan mereka. Dalam aksi tersebut, Aliansi Lampung Melawan menyampaikan delapan tuntutan terkait persoalan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, distribusi energi, daya beli, tata kelola ekonomi, kehidupan demokrasi, hingga pendidikan.
Karhutla dan BBM Jadi Sorotan
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta pengusutan tuntas terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran, terutama apabila ditemukan unsur kesengajaan.
Bagi mahasiswa, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pemerintah harus memastikan penegakan hukum berjalan, penyebab kebakaran diungkap, dan pihak yang terbukti melanggar hukum dimintai pertanggungjawaban.
Mereka juga menuntut perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak asap karhutla. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan bencana tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga mencakup pencegahan penyakit, pelayanan kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan.
Persoalan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi turut menjadi perhatian. Mahasiswa mendesak pemerintah menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, sekaligus membuka informasi secara transparan mengenai penyaluran serta pengawasannya.
Tuntutan ini berkaitan dengan dampak kesulitan memperoleh BBM terhadap aktivitas masyarakat. Antrean panjang dan distribusi yang tidak lancar, jika terjadi, dapat menambah beban pengeluaran warga serta menghambat kegiatan transportasi dan usaha kecil.
Karena itu, pemerintah diminta tidak sekadar memberikan penjelasan, tetapi juga memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat yang berhak.
Harga Pangan dan Tata Kelola Ekonomi
Di sektor ekonomi, Aliansi Lampung Melawan mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pangan pokok. Mereka menilai kestabilan harga merupakan persoalan mendasar karena berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kenaikan harga pangan dapat menekan rumah tangga berpenghasilan rendah, terutama ketika pengeluaran untuk kebutuhan pokok tidak sebanding dengan pendapatan. Karena itu, pemerintah dituntut memperkuat pengawasan distribusi, menjaga pasokan, dan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga.
Mahasiswa juga meminta perbaikan tata kelola ekonomi. Pemerintah dinilai perlu memastikan kebijakan ekonomi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, bukan hanya tercermin dalam indikator makroekonomi atau pertumbuhan investasi.
Dalam pandangan mereka, keberhasilan pembangunan semestinya diukur pula dari kemampuan masyarakat mendapatkan pekerjaan, menjaga daya beli, mengakses kebutuhan dasar, dan memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih adil.
Kebijakan ekonomi, menurut arah tuntutan tersebut, perlu dijalankan secara transparan dan akuntabel. Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan pemerintah, tetapi harus ditopang hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tolak Militerisme di Ranah Sipil
Pada ranah demokrasi dan tata kelola pemerintahan, mahasiswa menuntut penghentian militerisme di ranah sipil. Mereka menghendaki agar kehidupan sipil tetap berjalan berdasarkan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
Tuntutan tersebut menempatkan hubungan antara kewenangan negara dan ruang kebebasan masyarakat sebagai salah satu hal yang perlu dievaluasi. Dalam negara demokrasi, kritik dan penyampaian pendapat merupakan bagian dari partisipasi publik yang harus dihormati.
Mahasiswa juga menyoroti sektor pendidikan. Mereka mendesak terwujudnya pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis agar akses belajar tidak menjadi beban yang menghambat kesempatan masyarakat untuk berkembang.
Pendidikan, dalam tuntutan mereka, bukan semata-mata urusan penyelenggaraan sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan juga menyangkut kesempatan yang setara, kebebasan berpikir, serta kemampuan membentuk warga negara yang kritis dan mandiri.
Delapan tuntutan itu memperlihatkan bahwa kritik mahasiswa tidak hanya tertuju pada satu program pemerintah. Mereka menghubungkan persoalan lingkungan, kebutuhan pokok, pelayanan publik, demokrasi, dan pendidikan sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat. (HBM)