KENDAL, HELOINDONESIA.COM -Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Kendal tahun 2025 yang digelar di Ruang Abdi Praja Setda Kendal, Kamis (6/3/2025). Benny Karnadi menyebut masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan di Kabupaten Kendal.
Di antaranya angka kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2024 sebesar 9,35 persen, dimana angka tersebut sedikit lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu 9,58 persen, namun tidak lebih baik dari angka kemiskinan rata-rata nasional sebesar 8,57 persen. Kemudian, terkait persoalan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kendal pada tahun 2024 sebesar 5,01 persen.
"Meskipun mengalami penurunan, TPT di Kabupaten Kendal belum lebih baik jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 4,78 persen dan nasional yang tercatat sebesar 4,91 persen," terang Benny Karnadi.
Permasalahan lainnya yakni terkait pemerataan pembangunan di Kabupaten Kendal yang juga masih perlu ditingkatkan. Terlebih masih rendahnya jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Kendal yang hanya sebesar 14 Desa dari 266 Desa.
Kolaborasi
"Hal ini masih perlu menjadi perhatian. Peningkatan jumlah Desa Mandiri dapat ditingkatkan melalui optimalisasi pembangunan di desa, yang tentunya didukung pula oleh kolaborasi program dengan semua stakeholder," ungkapnya.
Ia juga menyebut, tahun 2024 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal mengalami perlambatan. Pada tahun 2024 ini sebesar 5,42 persen dari sebelumnya sebesar 5,56 persen.
"InsyaAllah nanti kita akan bersama menyelesaikan persoalan defisit ini supaya kita bisa maksimal. Kita akan hitung lagi secara profesional antara pendapatan dan belanja daerah," ujar Wabup Kendal.
Menurutnya defisit tahun 2024 Rp 115 miliar tersebut dinilai terjadi karena kurang cermatnya perencanaan di awal terkait perhitungan pendapatan dan belanja. "Defisit itu selisih belanja dan pendapatan. Harusnya kalau normal kan harus balance. Jadi itu biasanya dianggap kurang cermatnya perhitungan di awal," ungkap Benny.
Wabup menambahkan, di tahun pertama kepemimpinan Bupati Dyah Kartika Permanasari dan dirinya selaku Wakil Bupati berharap dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal tahun 2026 ini, perangkat daerah mampu melihat masalah dan menggali potensi pembangunan yang ada di Kabupaten Kendal.
Dokumen
"Dokumen perencanaan yang disusun harus mampu memotret kebutuhan masyarakat, wilayah dan pengembangan pusat pertumbuhannya serta bagaimana merumuskan solusinya melalui program. Potensi wilayah untuk dapat dioptimalkan melalui pembangunan dengan pendekatan tematik, sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah," harapnya.
Pj Sekda Kendal, mengatakan forum lintas perangkat daerah ini adalah wadah pembahasan untuk RKPD tahun 2026. Forum ini melibatkan seluruh OPD dan camat.
"Ini adalah penajaman usulan-usulan dari desa maauk ke kecamatan, kemudian ditambah dengan pokok-pokok pikiran dari DPRD. Setelah itu disinkronisasi dengan tugas dan fungsi OPD. Jadi forum ini adalah sinkronisasi penyusunan RKPD dan Rencana Kerja OPD," pungkasnya.(Anik).