Penulis Majid Lintang
Jurnalis Senior
ADA satu jenis manusia yang selalu menarik diamati: manusia yang menabrak tiang, lalu marah kepada tiangnya. Ia tidak merasa salah berjalan terlalu cepat. Tidak merasa lalai melihat arah. Tidak pula merasa perlu berhenti sejenak untuk memeriksa kecerobohannya sendiri. Yang salah adalah tiang itu—mengapa berdiri di sana.
Saya teringat jenis manusia semacam itu ketika menonton final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar 2026 di Kalimantan Barat. Sebuah lomba pengetahuan yang seharusnya mengajarkan ketepatan berpikir, justru berubah menjadi panggung kecil tentang bagaimana kekuasaan mempertahankan dirinya sendiri.
Jawaban peserta dari Grup C terdengar jelas dan secara substansial benar. Namun juri memberi minus lima. Jawaban berikutnya, dengan substansi yang serupa dari grup lain, justru diberi plus sepuluh.
Di situ sebenarnya persoalan belum terlalu besar. Kekeliruan adalah bagian alami dari manusia. Bahkan kalkulator pun kadang rusak. Masalah baru lahir ketika kesalahan tak lagi boleh diakui.
Salah seorang peserta mencoba memprotes. Sebuah tindakan yang wajar dalam ruang akademik. Tapi yang muncul bukan diskusi, melainkan tembok. “Keputusan sepenuhnya ada di tangan juri.”
Kalimat itu terdengar sederhana. Namun di negeri ini, kalimat semacam itu sering menjelma mantra kekuasaan. Ia bukan lagi penjelasan administratif, melainkan semacam sabda: bahwa otoritas memiliki hak menentukan realitas.
Dan realitas, seperti kita tahu, sering kali kalah oleh mikrofon.
Yang menarik bukan hanya sikap sang juri, melainkan juga barisan pembelanya. Ada juri lain. Ada MC. Semua seperti tergesa-gesa membangun benteng bagi sebuah kemungkinan salah yang sebenarnya amat manusiawi.
Tak ada yang berkata: mungkin memang terjadi kekeliruan.
Padahal dunia ilmu pengetahuan justru tumbuh dari kesediaan untuk salah. Galileo besar karena ia meragukan. Einstein dihormati karena ia merevisi. Bahkan sains berdiri di atas fondasi koreksi yang terus-menerus.
Tapi kekuasaan sering bekerja dengan cara berbeda. Ia takut pada retakan kecil, sebab retakan kecil bisa memperlihatkan bahwa tembok otoritas sebenarnya rapuh.
Psikologi modern menyebutnya cognitive dissonance: kegelisahan ketika fakta bertabrakan dengan citra diri. Manusia yang terlalu lama merasa dirinya benar akan menganggap pengakuan salah sebagai ancaman terhadap identitasnya sendiri.
Maka lahirlah mekanisme pertahanan yang aneh. Kesalahan dipindahkan keluar diri. Kritik dianggap serangan. Dan kambing hitam dicari secepat mungkin.
Seperti orang yang menabrak tiang tadi. Ia akan berkata: “Tiangnya yang salah.” Barangkali itu pula yang menjelaskan mengapa begitu banyak pejabat di republik ini sulit meminta maaf. Ketika kebijakan gagal, rakyat disalahkan karena tak sabar.
Ketika pelayanan buruk, sistem yang dijadikan kambing hitam. Ketika kritik datang, masyarakat dianggap tak memahami konteks. Kekuasaan, di tangan ego yang rapuh, selalu punya bakat untuk memproduksi pembenaran.
Lomba cerdas cermat itu mendadak terasa bukan sekadar lomba pelajar. Ia seperti miniatur Indonesia. Sebuah panggung kecil tempat otoritas merasa lebih penting daripada objektivitas.
Ironisnya, acara itu membawa nama “Empat Pilar”— frasa yang saban hari diperdengarkan sebagai pelajaran moral dan kebangsaan. Tapi pelajaran paling penting justru absen: kerendahan hati untuk mengakui kemungkinan diri sendiri keliru.
Padahal ilmu tanpa kerendahan hati hanyalah kesombongan yang memakai jas akademik. Dan mungkin memang di situlah masalah kita sejak lama: terlalu banyak orang ingin terlihat tak pernah salah, terlalu sedikit yang berani berkata, “Maaf, saya keliru.”
Padahal sejarah pengetahuan manusia justru bergerak maju oleh kalimat itu. ***