LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM----
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawangbarat (Tubaba), Lampung, terus mengakselerasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di tengah tekanan fiskal akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Hingga Semester I Tahun Anggaran 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai Rp321,49 miliar atau 38,64 persen dari target Rp831,98 miliar. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp298,69 miliar atau 36,09 persen dari pagu Rp827,48 miliar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Iwan Mursalin, menjelaskan pelaksanaan APBD 2026 mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15/9949/Keuda tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
"Berdasarkan evaluasi Semester I, target realisasi untuk belanja pegawai telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman Kementerian Dalam Negeri," ujar Iwan saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (7/7/2026).
Pada sektor pembiayaan, kinerja pemerintah daerah bahkan melampaui target. Dari target penerimaan pembiayaan sebesar Rp38,5 miliar, realisasi mencapai Rp40,68 miliar atau 105,66 persen. Adapun pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp12,27 miliar atau 28,53 persen dari target Rp43 miliar.
Meski demikian, penyerapan anggaran di masing-masing urusan pemerintahan masih menunjukkan variasi. Bidang pendidikan menjadi sektor dengan realisasi tertinggi, yakni 46,88 persen, sedangkan bidang sosial masih menjadi yang terendah dengan realisasi 25,75 persen.
Iwan mengatakan belum optimalnya realisasi APBD tidak terlepas dari belum maksimalnya penerimaan pendapatan daerah yang masuk ke kas daerah. Hingga Semester I, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 47,11 persen, pendapatan transfer 41,84 persen, sementara pendapatan transfer antar daerah baru terealisasi 11,60 persen.
"Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan belanja daerah sehingga penyerapan anggaran belum dapat berjalan secara maksimal," katanya.
Di sisi lain, Pemkab Tubaba juga harus menghadapi tantangan fiskal yang semakin berat akibat terus menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Pada periode 2024 ke 2025, dana transfer berkurang sekitar Rp46,7 miliar atau 5,96 persen. Penurunan yang lebih besar kembali terjadi pada 2025 ke 2026, yakni mencapai Rp132 miliar atau sekitar 18,04 persen.
Meski ruang fiskal semakin terbatas, pemerintah daerah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Belanja wajib pada sektor pendidikan dan kesehatan, kata Iwan, akan tetap dipenuhi sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Memasuki Semester II, Pemkab Tubaba menargetkan percepatan realisasi APBD melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, peningkatan kualitas belanja, serta percepatan pelaksanaan berbagai program pembangunan.
"Pemkab Tubaba berkomitmen menjaga stabilitas fiskal daerah dan memastikan program prioritas tetap berjalan. Kami akan mengoptimalkan PAD, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dan tepat sasaran, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Iwan.
(Rohman)