LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM----
Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Kodim 0412/Lampung Utara (LU) menyebut persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses pembangunan fisik, tetapi juga faktor teknis, keterbatasan tenaga kerja, kenaikan harga material, hingga kesiapan lahan.
Dandim 0412/LU Letkol Inf. Roni Faturohman mengatakan, dari 78 titik KDKMP yang menjadi fokus penyelesaian di Tubaba, sebanyak 34 titik telah selesai. Sementara 40 titik lainnya masih mengalami kendala serius dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Hal tersebut disampaikan Roni saat memberikan klarifikasi terkait dugaan mangkraknya pembangunan KDKMP di Tubaba di Koramil Tulang Bawang Tengah (TBT), Selasa (25/08/2026).
Menurut Roni, salah satu faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembangunan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama tenaga kerja untuk proses fabrikasi.
"Kendalanya salah satunya memang tenaga kerja. Untuk fabrikasi membutuhkan tenaga yang cukup, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan pengerjaan," kata Roni.
Selain tenaga kerja, kenaikan harga sejumlah material bangunan juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan. Harga material di lapangan disebut mengalami perubahan dibandingkan perhitungan awal dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Kondisi tersebut membuat pelaksanaan pekerjaan membutuhkan penyesuaian agar pembangunan dapat tetap berjalan sesuai kondisi di lapangan.
Roni menjelaskan, pembangunan KDKMP menggunakan konsep padat karya dan pola kemitraan. Dalam mekanismenya, pembangunan dikerjakan melalui mitra dengan pengawasan dari Kodim dan Koramil.
“Karena menggunakan pola tersebut, proses pengerjaan di lapangan memiliki karakteristik berbeda dengan proyek konstruksi yang menggunakan kontrak pekerjaan secara umum,” tuturnya.
Kodim 0412/LU saat ini memprioritaskan penyelesaian pembangunan KDKMP yang masih mengalami hambatan. Dari 40 titik yang terkendala, Kodim menargetkan pekerjaan dapat kembali berjalan dalam waktu sekitar dua bulan. Target maksimalnya, pembangunan dapat diselesaikan sebelum akhir 2026.
"Target kami dalam waktu sekitar dua bulan ini pembangunan yang terkendala bisa kembali berjalan. Paling lambat sebelum akhir tahun sudah kami upayakan selesai," tegas Roni.
Untuk mempercepat penyelesaian, Kodim juga melakukan koordinasi dan penataan kembali pelaksanaan pekerjaan di masing-masing titik.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah saling membantu penyelesaian pembangunan. Titik yang pembangunannya berjalan baik dan memiliki kemampuan mendukung akan membantu titik lain yang mengalami hambatan.
Menurut Roni, langkah tersebut dilakukan sebagai solusi sementara agar pembangunan yang terkendala lambat dapat kembali bergerak sekaligus membantu penyelesaian kewajiban kepada pekerja dan penyedia material.
Pembayaran kepada pihak yang masih memiliki kewajiban juga dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dan perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh mitra di lapangan.
Selain persoalan teknis pembangunan, kesiapan lahan yang belum terlaksana juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan KDKMP di sejumlah lokasi.
Roni menyebut terdapat pemohon yang masih menghadapi persoalan terkait penyisihan lahan untuk pembangunan. Kondisi tersebut membuat proses pembangunan tidak dapat dilakukan secara serentak di seluruh titik.
Karena itu, koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan lokasi yang akan dibangun benar-benar siap sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan tanpa hambatan lanjutan.
Roni juga menegaskan, Kodim saat ini belum mengajukan pembangunan KDKMP tahap kedua. Fokus utama masih diarahkan untuk menyelesaikan 78 KDKMP yang telah masuk dalam proses pembangunan, khususnya 40 titik yang mengalami kendala dan hingga saat ini sedang dikebut secara bergantian.
"Kita selesaikan dulu yang sedang berjalan. Tahap kedua belum kita ajukan karena fokus kita sekarang menyelesaikan pekerjaan yang ada," jelasnya.
Kodim juga terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan penyelesaian pembangunan berjalan sesuai kondisi dan kemampuan di lapangan.
Roni menegaskan, Kodim dan Koramil pada prinsipnya berperan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan. Dalam proses penyelesaian saat ini, pihaknya berupaya memastikan setiap kendala dapat ditangani secara bertahap.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dapat bersama-sama menyelesaikan persoalan yang ada sehingga pembangunan KDKMP di Tubaba dapat kembali berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Yang paling penting sekarang bagaimana pembangunan ini bisa kembali berjalan dan diselesaikan dengan baik. Kita akan terus berkoordinasi dan mencari solusi untuk setiap kendala yang ada," pungkasnya.
(Rohman)