LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan, disertai langkah mitigasi untuk mencegah kebakaran berulang. Seluruh jajaran pemerintah daerah diminta tetap siaga, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta melibatkan masyarakat dalam menjaga lingkungan, melalui rapat percepatan penanganan karhutla di Kantor BPBD Provinsi Lampung, Senin (19/10/2026).
“Sampai musim hujan tiba, kondisi kita harus tetap siaga dan waspada. Penanganan bencana tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, semangat kolaborasi harus kita dorong bersama TNI, Kepolisian, relawan, hingga masyarakat,” tegas Gubernur.
Gubernur menekankan bahwa setiap kejadian kebakaran harus segera ditangani dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Selain mengerahkan personel dan peralatan untuk pemadaman, pemerintah daerah perlu mengantisipasi potensi kebakaran melalui pemetaan wilayah rawan, pemantauan titik panas, dan edukasi masyarakat.
“Ketika ada bencana, semuanya harus turun dan bertindak cepat. Jangan dibiarkan kebakaran atau bencana itu berlarut-larut, segera mitigasi,” ujarnya.
Penanganan karhutla di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, menjadi salah satu prioritas. Hingga 18 Oktober 2026, penanganan telah berlangsung selama 24 hari sejak 25 September, dengan akumulasi luas penanganan melalui jalur darat dan udara mencapai sekitar 315 hektare.
Pemerintah Provinsi Lampung melalui BPBD Provinsi Lampung mengoordinasikan penanganan bersama BPBD kabupaten/kota, pemadam kebakaran, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tim Satgas Darat TNWK, serta mitra swasta dengan total personel sebanyak 350 orang.
Melalui jalur udara, dukungan pemadaman dilakukan menggunakan helikopter water bombing. Hingga 18 Oktober, tercatat sedikitnya 923 kali penyiraman sejak awal penanganan, dengan estimasi area yang terkena siraman sekitar 124 hektare. Sementara itu, pemadaman darat secara akumulatif mencapai sekitar 192 hektare.
Pada 18 Oktober, empat tim darat melakukan pemantauan menggunakan drone, pemadaman di sejumlah titik, serta pembukaan jalur menuju lokasi kebakaran. Berdasarkan pemantauan drone pukul 17.00 WIB, area yang masih terindikasi terbakar atau berasap diperkirakan sekitar 30 hektare. Kondisi vegetasi yang rapat, jarak sumber air sekitar 1,5 kilometer dari titik api, serta keterbatasan peralatan dan logistik menjadi tantangan yang masih dihadapi petugas.
Dukungan operasi modifikasi cuaca (OMC) telah dilaksanakan pada 11–13 Oktober melalui tiga sortie penerbangan dengan penggunaan 3.000 kilogram natrium klorida (NaCl). Namun, penyemaian belum dapat dilanjutkan karena tidak tersedia awan potensial yang memenuhi syarat. Karena itu, upaya pemadaman darat dan udara serta pemantauan kondisi lapangan terus disesuaikan dengan situasi terkini.
Selain di TNWK, penanganan juga dilakukan pada kebakaran lahan di ruas Gerbang Tol Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, pada 16 Oktober. Api telah terkendali pada hari kejadian dan dilanjutkan dengan pendinginan. Berdasarkan laporan terakhir, api telah padam dan tidak lagi menimbulkan asap.
Kebakaran tempat pembuangan sampah (TPS) di Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, pada 18 Oktober juga menjadi perhatian. Kebakaran yang berdampak pada area sekitar 1,5 hektare tersebut ditangani secara terpadu oleh BPBD, petugas pemadam kebakaran, TNI, Polri, pihak swasta, serta dukungan armada dari sejumlah kabupaten/kota. Satu unit ekskavator turut dikerahkan untuk mengurai tumpukan sampah agar petugas dapat menjangkau sumber api. Tidak ada korban jiwa maupun bangunan yang terdampak.
Gubernur juga meminta penguatan sistem pemantauan dan pelaporan titik panas (hotspot) sebagai dasar tindakan pencegahan. Data satelit perlu dicocokkan dengan laporan lapangan sebelum ditindaklanjuti, sebab titik panas tidak selalu menunjukkan kebakaran yang sedang berlangsung. Penggunaan drone, termasuk drone termal untuk lokasi yang sulit dijangkau, juga dapat membantu verifikasi dan mempercepat penentuan langkah penanganan.
Data titik panas harian diminta disampaikan secara berjenjang kepada pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa. Kepala daerah bersama perangkat daerah, TNI, dan Polri perlu mendorong edukasi kepada masyarakat, terutama di wilayah yang berulang kali terdeteksi memiliki titik panas, agar kebiasaan membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar tidak memicu kebakaran baru.
“Pattern hotspot harian kan sudah ada. Lakukan sosialisasi terus-terusan dan selalu ingatkan masyarakat untuk sama-sama menjaga Provinsi Lampung dan melapor,” kata Gubernur.
Dalam penanganan bencana, Gubernur menegaskan keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama. Seluruh petugas diminta memperhatikan keselamatan dan kesehatan selama menjalankan tugas, sementara masyarakat di sekitar lokasi kebakaran diimbau menjauhi area berbahaya dan tidak berkerumun.
Untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, Gubernur menginstruksikan BPBD Provinsi Lampung bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik agar memperbarui informasi penanganan bencana secara berkala, setiap enam jam. Pembaruan harus memuat perkembangan terkini, termasuk konfirmasi apabila kebakaran telah padam, sehingga masyarakat tidak terus menerima informasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
“Informasikan secara publik secara berkala. Pak Kepala BPBD setiap 6 jam selalu buat rilis menjelaskan penanganan bencana. Apabila sudah selesai dan padam, kasih tahu juga agar masyarakat mendapatkan informasi yang sebenarnya,” ujarnya.
Rapat juga membahas perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam koordinasi, status Gunung Anak Krakatau telah meningkat dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga). Pada 18 Oktober 2026, tercatat empat kali erupsi berdurasi pendek. Hasil koordinasi pemantauan dengan pihak terkait dan relawan di Pulau Sebesi serta Pulau Tejang menunjukkan sebaran abu vulkanik belum menjangkau kedua pulau tersebut. Kondisi laut dan gelombang juga dilaporkan masih normal.
Masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi dari otoritas terkait dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum terverifikasi. Pemantauan aktivitas gunung api dan penyampaian informasi terkini perlu terus dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan dapat mengambil langkah sesuai arahan petugas.
Selain itu, pemantauan kualitas udara di Bandar Lampung oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sejak 8 Oktober 2026 menunjukkan hasil pengujian tujuh parameter, termasuk PM10 dan PM2.5, masih berada di bawah ambang batas baku mutu berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat. Pemantauan tetap diperlukan untuk mengantisipasi perubahan kondisi akibat kebakaran maupun faktor lingkungan lainnya.
Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau masyarakat, perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU), dan seluruh pihak agar tidak membakar lahan, pekarangan, maupun sampah. Apabila menemukan kebakaran atau potensi kebakaran, masyarakat diminta segera melapor kepada BPBD, pemadam kebakaran, atau TNI/Polri. Jika api membesar, masyarakat harus menjauh dan menyerahkan penanganan kepada petugas.
Melalui percepatan pemadaman, penguatan mitigasi, pemantauan berkelanjutan, dan keterbukaan informasi, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat menjaga kesiapsiagaan hingga musim hujan tiba. Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci untuk mencegah kebakaran berulang, melindungi keselamatan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan di Provinsi Lampung. (*)