HELOINDONESIA.COM - Untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Tmur, Presiden Jokowi melakukan kerja sama dengan Tiongkok (China). China membantu membuat desain dan detail tata kota untuk pembangunan IKN.
Menurur Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kerja sama yang disepakati adalah kerja sama Otoritas IKN dengan pemerintah kota Shenzhen, untuk perencanaan pembangunan IKN. Pihaknya akan kembali enam bulan ke depan, dan sudah mendapatkan desain dan detail tata kota untuk pembangunan IKN.
Hal itu ternyata membuat berbagai pihak khawatir, sebab pembangunan Ibu Kota Negara diserahkan kepada China, yang merupakan negara lain. Ibu Kota Negara adalah pusat paling penting di suatu negara, kalau desainnya diserahkan ke China, maka tak ubahnya menyerahkan semua ke China.
“Semua akan direncanakan oleh China, termasuk sistem pertahanan kota yang sesuai dengan persenjataan China. Pada akhirnya rakyat terpaksa plonga-plongo, tak berdaya berhadapan dengan petugas keamanan. Cuma bisa menonton kekuasaan asing di tanah sendiri,” tulis Giigin Praginanto di Twitter dengan akun @giginpraginanto.
Baca juga: Gus Miftah dan Gilga Sahid Ramaikan Penutupan Pekan Raya Kendal 2023
Lantas, Said Didu, mantan Sekjen Kementerian BUMN mengatakan, Ibu Kota Negara adalah pusat komando pertahanan negara dan keamanan suatu negara, naih kalau kepala negara (Presiden Jokowi) menyerahkan detil perencanaan negaanya ke negara lain (China).
“Sangat naif jika seorang pimpinan negara menyerahkan detil perencanaan Ibu Kota Negaranya ke Negara lain. Kecuali Kepala Negara yg demikian memang ada agenda lain yg disembunyikan,” ujar Muhammad Said Didu di Twitter dengan akun @msaid_didu.
Dia berharap rakyat Indonesia tidak lupa pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membengkak terus dan kemudian membebani APBN.
“Semoga rakyat tdk lupa saat China "diminta" membuat rencana kereta api cepat Jakarta - Bandung yg akhirnya menjadi beban seluruh rakyat. Skrg IKN "diberikan" ke China,” tulis @msaid_didu
Said Didu kemudian mencurigai kemungkinan adanya agenda yang dibawa Jokowi. ““Adalah mustahil kepala Negara menyerahkan detil rancangan Ibu Kota ke Negara lain kalau dia tahu posisi strategis Ibu Kota, kecuali dia punya agenda lain,” tandas Said Didu.
Satu komentar kritis dari netizen patut diperhatikan. Yakni soal peran Menteri Pertahanan, kalau dikaitkan dengan pertahanan negara. Netizen Kyai Bonorejo (@BonorejoKyai) Kemenhan dan Bappenas tidak ada suaranya.
Baca juga: PAN Deklarasi Capres Bulan Agustus, Dorong Erick Thohir Jadi Cawapres
“Menteri pertahanan pihak yg paling berkompeten bersikap diam berarti setuju, bapenas penanggung jawab perencanaan sdh tdk berfungsi lagi, selamat ya. Maka rakyat berada pada masa tunggu kehancuran Indonesia,” tulis.
Kekhawatiran juga muncul dengan pengalaman pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang biayanya terus membengkak, China dituding membebani Indonesia. Kata netizen @hc_poirot, ini lebih bodoh dari keledai, maka batalkan!
Keledai saja tidak mau terperosok dalam lubang yang sama. ini jauh lebih bodoh dari keledai "BATALKAN IKN..!!!" tulis @hc_poirot.
Di pihak lain ada yang bersuara, arsitek Indonesia banyak pintar, kenapa tidak dipercaya membuat desain IKN Nusantara. Arsitek lulusan ITB dan ITS sangat jago-jago urusan begitu.
“Ya..ampun. Soal detail desain IKN itu ada ITB & ITS yg jago arsitek & sipil. Ada IPB yg jago landscape. Kenapa harus minta bantuan org asing?apa gak takut rahasia & keamanan negara diketahui asing?” tulis netizen dengan akun @GobangGoc.
Kata Menko Luhut Binsar
Sebelumnya akun di Instagram Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku lega setelah Presiden Jokowi dan Presiden RRT menyetujui kerja sama kedua negara.
“Lega rasanya ketika semua agenda kerjasama bilateral yang kami persiapkan, disetujui oleh Presiden Republik Indonesia @jokowi dan Presiden RRT,” tulis Menko Luhut di Instagram denan akun @luhut.pandjaitan.
Menurut dia, deberapa di antara agenda kerjasama yang disepakati yaitu pengembangan riset dan teknologi tingkat tinggi, kesehatan, dan pengembangan kawasan Kalimantan Utara.
“Yang paling utama adalah kerjasama Otoritas IKN dengan pemerintah kota Shenzhen yang akan berkontribusi bagi perencanaan pembangunan IKN sesuai masukan dari negara mitra kami yang lain, yaitu Uni Emirat Arab (UEA),” tulisnya lagi.
“Untuk itu, kami sepakat mengagendakan kunjungan kembali ke Shenzhen untuk perencanaan agar dalam enam bulan ke depan kita sudah mendapatkan desain dan detail tata kota untuk pembangunan Ibu Kota Negara Baru,” ujarnya. (*)
(Winoto Anung)