HELOINDONESIA.COM - Survei elektabilitas calon presiden 2024 terus mencuat. Hasil Survei pun berbeda-beda antara satu lembaga survei dengan lembaga survei lainnya.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai, saat ini nilai survei sudah bergeser menjadi komersial lantaran ditujukan menggiring opini masyarakat untuk memilih pasangan calon capres-cawapres tertentu.
"Survei untuk menggiring opini masyarakat agar memilih calon tertentu karena disebut sangat populer. Padahal nantinya akan menggunakan politik uang,” ujar Anthony dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/12).
Selai itu menurut dia, hasilnya tentu saja tidak akan akurat sama sekali. Hal itu dikatakannya, dilihat dari sampling 1.200 responden untuk 34 provinsi, atau rata-rata sekitar 35 responden pet provinsi.
Baca juga: Sekjen PDIP Tanggapi Hasil Survei Litbang Kompas yang Menyebutkan Ganjar-Mahfud Paling Buncit
Hasil survei dia melanjutkan juga sangat bias mengingat kondisi masyarakat sangat heterogen yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
"Menilik hasil pilpres 2019, suara perolehan capres pun tidak merata. Karena masyarakat tiap provinsi berbeda. Nusa tenggara Barat berbeda dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur, Aceh, Sulawesi, Jawa Tngah. Begitupun provinsi laimnya. Contohnya Perolehan suara Prabowo sangat besar Sumatra Barat (85,9 persen) dan di Aceh (85,6 persen) atau tetapi jeblok di Bali (8,3 persen), Nusa Tenggara Timur (11,5 persen), Jawa Tengah (22,7 persen),” paparnya.
Dia menambahkan, ada kemungkinan juga membangkang atau tidak sejalan dengan partainya terkait pilihan politik. masyarakat yang memilih prartai tertentu belum tentu memilih calon presiden yang didukung partai tersebut.
“artinya dalam pelaksanaan Pilpres meskipun didukung koalisi gemuk tidak menjamin menang,” pungkasnya.
