HELOINDONESIA.COM - Ketua Pimpinan Daerah Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) wilayah Jawa Barat, Ahmad Baehaqi Al Abrori bertekad akan menggugat dan melawan ide pasangan Capres 02, Prabowo -Gibran
Hal itu terkait gagasan Prabowo soal impor 1,5 juta sapi perah yang diucapkannya di Jakarta pada Kamis (4/1/2024) dalam diskusi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Saat itu, Prabowo menyatakan, terkait program unggulan pasangan 02, agar program bagi-bagi susu untuk seluruh anak Indonesia bisa dilaksanakan dalam waktu cepat dan bisa disalurkan segera ke seluruh anak-anak Indonesia.
Prabowo juga menyatakan, jika jadi presiden, pihaknya akan segera mengimpor sapi perah dari India sebanyak 1,5 juta ekor.
Baca juga: Seorang Mahasiswa Ditangkap Terlibat Pencurian Laptop dan Motor
Kapimda PPI Jawa Barat yang juga peternak dan penggiat Koperasi Susu di daerah Lembang, Bandung Jawa Barat ini pada Jumat (5/1/2024) mengutuk keras ide dan rencana kebijakan Prabowo jika terpilih jadi Presiden RI 2024 ini.
Ahmad Baehaqi menilai, rencana kebijakan itu menunjukkan tidak ada analisa yang jelas dari Prabowo terhadap persoalan susu dan tata niaganya serta tidak sesuai dengan komitmen yg selama ini ditunjukkan oleh Prabowo untuk mendukung kepentingan rakyat Indonesia khususnya peternak lokal .
Ahmad Baehaqi menunjukkan bukti, wacana dan ide Prabowo impor 1,5 juta sebagai rencana tidak jelas dan menggunakan analisa ngawur.
"Buktinya Kementerian Pertanian belum mencabut tentang larangan membeli daging sapi dari India dan Brazil sampai sekarang," jelasnya.
Baca juga: Naik, Angka Kekerasan Terhadap Anak di Lampung
Alasan dari pelarangan itu, lanjutnya, masih adanya wabah penyakit mulut dan kuku di sana,meski memang Indonesia sempat membeli daging kerbau dalam jumlah terbatas.
"Tapi itu dilakukan karena saat itu ada sikon yang mendesak," tegasnya.
Ahmad Baehaqi yang juga pegiat ternak ini menegaskan secara kualitas bibit, sapi perah India dan Brazil jauh lebih rendah kualitasnya dibanding kualitas sapi perah yang ada di indonesia.
"Jika Capres 02, Prabowo memaksakan jutaan impor sapi perah dari India, peternakan kita akan mundur beberapa dekade dan bisa mengalami kehancuran," tambahnya.
Ketua Pimda PPI Jawa Barat dengan Ketua Presidium Pusat PPI Anas Urbaningrum ini juga menilai, wacana import bibit sapi perah ini juga tidak jelas menggunakan lembaga dan simpul produksi apa yang akan menangani sapi hasil import ini.
Baca juga: Tertangkap Kasus Sabu, Wali Kota Eva Copot Seklur Sumberagung
"Apa akan ditangani food estate, atau mendorong BUMN pangan, atau IPS, atau koperasi?"tanya Ahmad Baehaqi.
Ahmad Baehaqi meminta Prabowo, daripada sibuk membuat wacana impor sapi dari luar negeri, apalagi dari negara bermasalah seperti India mending lakukan beberapa hal ini kalau tetap ingin melakukan program bagi2 susu gratis.
Dia menyarankan dalam beberapa poin, di antaranya:
1.Gerakkan pemerintah bersama koperasi untuk mengadakan proses pembesaran bibit yang pedetnya dihasilkan dari peternak rakyat.
Selain pertimbangan kesehatan hewan juga agar devisa negara bisa dihemat
Baca juga: Saiful Jamil Ikut Diangkut Bersama Target Kasus Narkoba
2. Adakan pembatasan impor susu skim oleh industri pengolah susu atau IPS. Dari data di Jatim, peternak ambyar karena banyak susu peternak tidak diserap IPS.
3. Pembagian susu melibatkan industri susu yg dibangun koperasi, agar lembaga koperasi tumbuh sampai final produk.
"Bentuk komitmen hilirisasi pangan berbasis koperasi, apalagi kabarnya Prabowo adalah Ketua Dewan Pembina Dekopin, seharusnya memberdayakan koperasi khususnya koperasi peternak susu, bukan membunuhnya," paparnya..
Dia mengingatkan, jangan sampai ide dan gagasan menambah populasi sapi hanya menguntungkan importir atau malah para pemburu rente sesaat yg juga ikut menyuburkan praktik korupsi lagi.
Baca juga: Tak Ada Angin, Sekdes Tampar Warga Setelah Berpapasan di Punduh Pedada
"Atau malah berantakan dan Akhirnya pembagian susu diserahkan lagi ke Industri pengolahan susu atau IPS lagi. Sedangkan rakyat khususnya jutaan peternak gigit jari atas program yg sudah terlanjur dibiayai negara puluhan atau sampai ratusan triliun ini," ujarnya.
