HELOINDONESIA.COM - Sikap politik Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang mendukung tim sukses (Timsese) pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 mendapat reaksi, Kamis (25/1/2024).
Reaksi dan desakan untuk mundur dari Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni IKA Unair (Ketum PP IKA Unair) datang dari Jaringan Arek Ksatria Airlangga (JAKA).
JAKA menyayangkan sikap Khofifah yang mendukung Paslon Capres-Cawapres nomor 2 Prabowo-Gribran itu.
"JAKA menyayangkan sikap Ibu Khofifah sebagai Ketum IKA Unair menjadi bagian Paslon 02 yang memiliki rekam jejak tidak bagus," kata Ketua JAKA, Teguh Prihandoko melalui pernyataan tertulisnya, Kamis (25/1/2024).
Menurut Teguh Capresnya diduga memiliki potensi pelanggar HAM berat dan Cawapresnya merupakan produk Mahkamah Konstitusi (MK) yang penuh dengan pelanggaran etik.
Seperti kita ketahui JAKA ini merupakan wadah alumni Unair Surabaya yang memberikan dukungan kepada Paslon 03 Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 ini.
Baca juga: Golkar Resmi Dukung Khofifah untuk Maju di Pilgub Jatim 2024
Sebelumnya dalam Pilres 2014 dan 2019 JAKA merupakan pendukung Joko Widodo sebagai Presiden saat itu, hingga berhasil menghantarkan Jokowi menjadi presiden hingga sekarang.
Dikatakan oleh Teguh sikap politik Gubernur Jatim ini bertentangan dengan tagline Unair yang menyuarakan Excellent with Morality.
Oleh karena itu seharusnya sebagai Ketum IKA sekaligus alumni Unair Surabaya dan bagian dari sivitas akademika, seharusnya memahami akan jargon itu.
"Khofifah seharusnya memahami betul serta berkomitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang tertuang di dalam Excelent wit Morality ini," tulis Teguh dalam rilisnya.
Baca juga: Lulusan Ilmu Politik Unair, Gubernur Khofifah Dapat Gelar Doktor Ilmu Ekonomi, Ga Bahaya Ta?
Dilansir dari beritajatim.com, Teguh merupakan aktivis ’98 meminta untuk menilik lagi ke belakang saat masa jatuhnya Orde Baru.
Dia mengingatkan akan adanya 13 korban penghilangan paksa atau penculikan para aktivis, yang di antaranya berasal dari Unair.
Mereka yakni Herman Hendrawan dari Fisip Prodi Ilmu Politik angkatan 1990 dan Petrus Bima Anugerah (Bimo) yang juga dari Fisip, Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 1993, yang merupakan yunior dari Khofifah.
Baca juga: Lulusan Ilmu Politik Unair, Gubernur Khofifah Dapat Gelar Doktor Ilmu Ekonomi, Ga Bahaya Ta?
Teguh mengatakan, jika seandainya teman-teman itu selamat dari penculikan, mereka akan menjadi manusia yang mumpuni (excellent, red) dan mempunyai moral yang baik dalam berkehidupan bernegara.
Sayangnya, hingga saat ini nasib kawan-kawan yang merupakan pahlawan reformasi ini tidak jelas nasibnya, masih hidup atau sudah tiada.
"Bahkan kalau sudah tiada, tidak ada kuburnya yang bisa diziarahi keluarganya. Itu semua merupakan hasil dari rekam jejak calon presiden yang potensi melanggar HAM berat," ungkap Teguh.
Tak hanya capresnya yang memiliki rekam jejak yang tidak baik, kata Teguh, Cawapresnya juga demikian.
Gibran Rakabuming Raka merupakan putra Presiden Jokowi yang masih aktif sebagai Presiden.
Belum lagi dia merupakan calon yang tidak legitimated, karena merupakan hasil keputusan MK yang sarat dengan pelanggaran etik.
Hal itu terbukti dengan putusan Mahkamah Kehormatan MK, yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Anwar Usman merupakan paman dari Gibran.
Baca juga: Masa Jabatan Gubernur Jatim Habis Akhir Tahun 2023, Nama Khofifah dan Risma Muncul Dalam Suvei SRS
Keputusan MK sarat dengan nuansa nepotisme, ada hubungan paman dan keponakan.
Sementara membasmi nepotisme adalah salah satu tujuan dari reformasi.
"Reformasi dengan tumbal aktivis dari mahasiwa Unair yang dinyatakan hilang karena penculikan atau penghilangan paksa," ungkapnya.
Teguh kemudian mempertanyakan sikap Khofifah yang menjadi tim sukses paslon 02 selaku Ketua IKA Unair ini.
"Apakah tagline Excellent with Morality tidak berlaku bagi Ketua IKA Unair. Supaya tidak bertentangan dengan nurani Ibu Khofifah, kami minta untuk mengundurkan diri sebagai Ketua IKA Unair," lanjutnya.
Teguh menegaskan, JAKA merupakan komunitas alumni Unair yang tetap konsisten dalam perjuangannya, untuk tidak memilih calon presiden dan berpotensi melanggar HAM berat sejak 2019.
"Kami mengajak kepada seluruh civitas akademika Unair untuk menolak dengan tidak memilih pasangan calon yang potensi pelanggaran HAM dan produk MK yang melanggar etik dan nepotisme," pungkasnya. **