LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM – Di tengah riuh gelombang demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintah, suara berbeda justru muncul dari kalangan mahasiswa di Lampung. Tidak semua memilih turun ke jalan. Sebagian memilih duduk bersama, berdiskusi, dan mencari jalan tengah melalui kajian akademis.
Sikap itu tercermin dalam diskusi terbuka yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (BEM FEB Unila) di Tavern House, Bandarlampung, Jumat (19/6/2026) malam.
Melalui forum bertajuk “Refleksi Generasi Muda: Membaca Arah Strategis Pemerintah dalam Menata Indonesia Emas 2045 di Tengah Tantangan Geopolitik Dunia”, para peserta menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak harus selalu diwujudkan melalui aksi penolakan.
Mereka memilih pendekatan dialog sebagai ruang untuk memahami sekaligus memberikan masukan konstruktif terhadap berbagai program nasional.
Diskusi tersebut menghadirkan akademisi FEB Unila, Muslimin, SE., M.Sc., alumni FEB Unila Ganjar Jationo, serta Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI yang juga menjabat Ketua Harian KNPI Bandarlampung, Mauldan Agusta Rifanda.
Suasana diskusi berlangsung hangat dan interaktif. Mahasiswa dari berbagai fakultas serta organisasi kepemudaan terlibat aktif membedah sejumlah isu strategis nasional, mulai dari transisi energi, hilirisasi industri, pembangunan sumber daya manusia, hingga implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bagi para peserta, program-program pemerintah tidak hanya membutuhkan dukungan, tetapi juga pengawasan. Karena itu, mereka hadir bukan untuk sekadar menyetujui atau menolak, melainkan untuk mengawal agar setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu sesi yang menyita perhatian terjadi ketika seorang mahasiswa bernama Sandi mengangkat dilema antara pengembangan kendaraan listrik sebagai upaya menekan emisi karbon dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan nikel.
Menanggapi hal tersebut, akademisi Muslimin mengajak peserta melihat persoalan energi secara lebih utuh dan menyeluruh. “Kita harus melihat persoalan energi secara komprehensif. Perubahan harga energi sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat karena berdampak langsung pada inflasi dan biaya hidup. Karena itu, tata kelola sektor energi menjadi faktor yang sangat penting,” ujarnya.
MBG Perlu Dikawal Bersama
Kegiatan yang diselenggarakan Kabinet Vistara BEM FEB Unila ini juga menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebaliknya, mereka memilih memahami substansi program tersebut melalui kajian dan diskusi yang berbasis data serta argumentasi ilmiah.
Pandangan itu sejalan dengan komitmen pemerintah yang terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan program. Dalam audiensi dengan mahasiswa di DPR RI pada Jumat (19/6/2026), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan nilai mencapai Rp70 triliun yang berasal dari penyisiran berbagai program yang dinilai kurang efektif.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045 yang bertujuan menciptakan generasi yang sehat, unggul, dan berdaya saing. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 3,4 juta anak di Indonesia dan ditargetkan menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat pada 2026.
Bagi mahasiswa yang hadir dalam forum tersebut, program sebesar MBG membutuhkan partisipasi seluruh elemen bangsa. Kritik tetap diperlukan, tetapi harus diiringi solusi dan pengawasan yang objektif agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal.
Membangun Budaya Dialog
Dalam sambutannya, Ketua Harian KNPI Bandarlampung, Mauldan Agusta Rifanda, menekankan pentingnya membangun budaya dialog sebagai fondasi demokrasi yang sehat.
Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, baik yang bersifat kritik maupun dukungan terhadap pemerintah. Yang terpenting adalah menghindari penggunaan standar ganda dalam menilai suatu persoalan.
“Silakan menyampaikan kritik. Yang mendukung pemerintah juga silakan menyampaikan pandangannya. Yang penting jangan sampai kita menggunakan standar ganda dalam melihat suatu persoalan,” kata Mauldan.
Diskusi tersebut menjadi gambaran bahwa dinamika mahasiswa tidak selalu identik dengan demonstrasi. Di tengah berbagai aksi penolakan yang terjadi di sejumlah kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, sebagian mahasiswa di Lampung memilih jalur dialog, kajian ilmiah, dan pertukaran gagasan sebagai cara untuk berkontribusi dalam mengawal arah pembangunan bangsa.
Mereka percaya, perubahan tidak selalu lahir dari teriakan di jalanan. Kadang, ia tumbuh dari percakapan yang jernih, dari gagasan yang dipertukarkan, dan dari keberanian untuk mengkritik sekaligus memberi solusi. (Rls/HBM)