LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ------ Terus dirasa menjadi kebutuhan bukannya pilihan, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pada forum Machines Can See 2025 bilang, Pemerintah Indonesia akan merilis aplikasi kecerdasan buatan (AI) menggunakan data pelacak produksi dan distribusi pangan dan meningkatkan sasaran bantuan sosial dukung ketahanan pangan dan perlindungan sosial, pada Agustus 2025.
Serta, memfinalisasi layanan pemeriksaan kesehatan berbasis AI untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan rakyat.
Menkomdigi mantan wartawati televisi dan legislator Senayan: buat jagat gempar saat ia selaku jurnalis MetroTV bersama kamerawan Budiyanto diculik-disandera sekelompok pria bersenjata saat liput perang Irak 18 Februari 2005 (kontak terakhir dengan Metro TV 3 hari sebelum, dibebaskan 3 hari kemudian) yang ia abadikan di buku karyanyi, "168 Jam dalam Sandera: Memoar Seorang Jurnalis yang Disandera di Irak" rilis 28 September 2007 berkata pengantar Presiden SBY diisi tulisan Pemred Metro TV 2004-2005 Don Bosco S. dan Jubir Deplu saat itu Marty Natalegawa; ini bilang, Pemerintah RI menarget membangun sembilan juta talenta digital pada 2030.
"Pembangunan sumber daya manusia adalah pilar utama dalam strategi transformasi digital Indonesia. Kami tengah siapkan pelatihan untuk 9 juta talenta digital, perkuat daya saing bangsa di era ekonomi digital,” jelas Meutya, putri berdarah Soppeng, Sulawesi Selatan ini.
Tiga periode anggota DPR/MPR dapil Sumatra Utara I per 30 Agustus 2010 (PAW Burhanudin Napitupulu, wafat) hingga 2014 lanjut 2014–21 Oktober 2024 didalamnya pernah Wakil Ketua BKSAP 2014–2016, Wakil Ketua Komisi I 2016–2018, Ketua Komisi I DPR 2019–2024 ini mencatat, 8 juta warga Indonesia di luar negeri termasuk sekitar 20 ribu diaspora Tanah Air di Silicon Valley, AS, merupakan kontributor utama inovasi AI global.
Disebutkan, inisiatif AI Indonesia ini dibangun berbasis strategi nasional jangka panjang. Bukan proyek yang berdiri sendiri, penerapan AI untuk ketahanan pangan ini bagian strategi AI Indonesia lebih luas dimulai sejak 2020 lalu yang secara khusus menemukenali ketahanan pangan sebagai satu dari lima prioritas selain pendidikan, kesehatan, reformasi birokrasi, dan mobilitas.
Lugas Meutya, inisiatif ini kelanjutan upaya transformasi digital lintas pemerintahan, dengan intensi Presiden ke-7Jokowi: “negara mana pun yang menguasai AI berpotensi menguasai dunia” dan kini Presiden Prabowo Subianto tetap fokus pada ketahanan pangan.
Pendekatan, dibangun berdasar contoh kisah sukses tata kelola digital sebelumnya, seperti penerapan 400an aplikasi perangkat lunak di Bandung yang menghemat hampir 200 juta dolar AS lewat inisiatif e-budgeting.
Fokus RI pada ketahanan pangan melalui AI, juga kelanjutan dari pola kota-kota Indonesia memanfaatkan teknologi digital guna atasi tantangan perkotaan yang kritis, seperti terlihat pada program Smart City di Jakarta luncuran 2014 dan inisiatif serupa di Makassar dan Surabaya.
Meutya tampil sebagai pembicara sesi panel “Wanted: AI to Retain and Attract Talents to the Country” di forum yang dihelat di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), 25 April 2025 lalu ini.
Pesan tegas pidatonyi: "Masa depan AI bukanlah hak eksklusif segelintir negara, melainkan warisan bersama umat manusia. Teknologi harus mencerminkan keberagaman dunia, bukan hanya prioritas segelintir orang,” ujarnyi di hadapan peserta forum pembuat kebijakan, ilmuwan, dan pemimpin industri teknologi bahas arah pengembangan AI global, yang juga jadi platform penting Indonesia perluas jejaring kerja sama internasional, dan perkuat diplomasi digital.
INDONESIA-UEA
Terkait, di sela forum, Meutya bersua Menteri Kecerdasan Buatan, Ekonomi Digital, dan Aplikasi Kerja Jarak Jauh UEA, Omar Sultan Al Olama; membahas kerja sama strategis di bidang pengembangan talenta digital dan AI.
Bersama "menteri AI pertama di dunia" itu, Meutya bahas peluang kolaborasi konkret dalam peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam AI Prompting —kemampuan kunci yang diperlukan guna mengarahkan, maksimalkan output teknologi AI.
Meutya menekankan pentingnya membekali masyarakat dengan keterampilan masa depan agar Indonesia dapat menjadi pemain aktif dan inklusif dalam ekosistem digital global.
“Langkah kecil ini bisa berdampak global,” ujar Meutya usai bertemu. “Kita sedang menyusun masa depan digital bersama. Indonesia terbuka terhadap kolaborasi lintas negara untuk penguatan talenta dan etika teknologi.”
INDONESIA-UNI EROPA
Hari yang sama, di Tanah Air, Wamenkomdigi Nezar Patria, bersua Dubes Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, di kantornya, bahas penjajakan peluang senada.
Kepada Denis, Wamen Nezar merujukkan upaya Pemerintah Indonesia mempercepat proses transformasi digital nasional melalui jalinan kerja sama dengan berbagai negara, pun termasuk negara anggota Uni Eropa.
Nezar bilang, Indonesia telah jalin kerja sama tata kelola digital dan tengah memperluas kolaborasi merespons dinamika teknologi mutakhir.
"Kami pikir, Digital Services Act (DSA) dan Digital Markets Act (DMA) adalah salah satu kerangka kerja terbaik. Tentu saja, kami perlu menyesuaikannya di beberapa titik dan telah menjadi tolok ukur bagi banyak negara untuk diperhatikan, begitu pula dengan regulasi AI," ujar Nezar.
Nezar mengintensi, keberadaan ekosistem teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) membutuhkan regulasi dan keamanan siber agar dapat mewujudkan transformasi digital nasional. “Jika Anda berbicara transformasi digital, kita berbicara tentang teknologi yang sedang berkembang saat ini, kecerdasan buatan salah satunya. Tetapi kita memiliki blockchain yang juga semakin populer di kalangan generasi muda saat ini,” tutur dia.
Indonesia menjadikan dua undang-undang Uni Eropa yang mengatur layanan digital sebagai acuan dalam penyusunan regulasi serupa. “Salah satu hal terpenting ketika kita berbicara tentang transformasi digital bagi negara ini, selain kecerdasan buatan juga bagaimana mengelola platform. Keamanan siber adalah satu hal yang perlu kita pelajari juga dalam regulasi platform,” ujarnya.
Berbunga-bunga, Dubes Denis menyatakan Indonesia dan Uni Eropa akan peroleh banyak keuntungan kerja sama bidang digital. Ujar dia, Indonesia berpeluang besar mengundang perusahaan swasta untuk mengembangkan digitalisasi seperti di Eropa.
“Yang berarti bahwa regulasi menjadi lebih penting, terutama ketika kita membahas kecerdasan buatan, disinformasi, keamanan infrastruktur,” lugasnya, berharap Pemerintah Indonesia dapat berkirimkan delegasi di dua kegiatan Uni Eropa bahas regulasi tata kelola digital yang akan digelar di Brussels, Belgia dan Stockholm, Swedia, waktu dekat.
"Sehingga akan ada interaksi dengan para pejabat yang jadi inti dari persiapan regulasi. Di Stockholm akan ada dialog keamanan siber dan kami pikir Kementerian Komdigi mungkin tertarik,” ujarnya.
Denis juga membahas program dan kebijakan Indonesia di bidang energi terbarukan dan keamanan siber. Dia mengapresiasi Indonesia sebagai salah satu paru-paru terbesar Bumi, dan energi terbarukan sangat penting bagi seluruh planet ini. "Kami sangat senang dengan pertukaran kerja sama dengan Indonesia. Saya pikir, sekali lagi, sektor digital kami akan sangat senang (atas partisipasi Indonesia),” ungkapnya.
INDONESIA-INDIA
Sadar tadi, transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, tetapi kebutuhan strategis bagi Indonesia, Menkomdigi Meutya awal pekan ini juga memprogres ikhtiar penjajakan kemitraan konkret bilateral dengan India di bidang 5G dan AI berlandaskan semangat kolaborasi dan kemandirian teknologi demi melangkah bersama menuju masa depan digital yang inklusif dan berdaulat.
Didampingi Sekretaris Jenderal Kemkodigi Ismail, Dirjen Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto, Dirjen Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah dan Stafsus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital Raline Rahmat Shah; saat bertemu Duta Besar India untuk Indonesia, Shri Sandeep Chakravorty di kantornyi, Senin, Meutya bilang kehadiran sang dubes sangat berarti bagi Indonesia dalam jajaki berbagai peluang kolaborasi sektor digital dan telekomunikasi.
"Kerja sama di bidang 5G dan AI, sejalan prioritas nasional Indonesia mempercepat transformasi digital. Fleksibilitas kebijakan luar negeri nonblok Indonesia, ini modal penting kami bangun kemitraan strategis global termasuk dengan India. Kami harap kerja sama ini bisa segera diwujudkan dengan langkah konkret melalui kelompok kerja teknis ataupun penyusunan pernyataan bersama yang memperkuat komitmen kami," ujar Meutya dalam pertemuan tersebut.
Mempertegas posisi, Meutya melugaskan, dukungan Indonesia atas pengembangan teknologi AI inklusif, berprinsip keberagaman, tak didominasi segelintir negara, bukan hanya untuk beberapa negara terpilih, "Teknologi AI harus untuk semua orang, semua negara," lugas ia seraya mengaitkannya dengan posisi Indonesia di forum internasional misal BRICS.
Pertemuan tindak lanjut MoU Indonesia-India Januari 2025 soal kerja sama AI, Internet of Things, dan pengembangan infrastruktur digital ini digarisbawahi Sandeep, diplomat karir sejak 1996 dan diakui sebagai pemikir strategis ini, yang penunjukannya di Indonesia sejak 2023 penting bagi India di tengah upaya perdalam kemitraan kawasan Indo-Pasifik.
Bahwa, kerja sama digital menjadi salah satu prioritas bilateral kedua negara. "Kerja sama telekomunikasi sedang dalam proses, kami harap dapat segera menyelesaikan MoU ini untuk memperkuat hubungan bidang ini," sebut Sandeep, pernah dubes di Peru dan Bolivia, dan Konjen India di New York ini.
"Sektor swasta India siap berkontribusi aktif melalui perusahaan, seperti Tejas Networks siap terlibat lebih jauh dalam proyek digital dan telekomunikasi di Indonesia, yang akan mempercepat adopsi teknologi terbaru,"
Sebagai tindak lanjut, kedua negara sepakat menjadwal diskusi teknis lebih dalam jelang pertemuan tingkat tinggi Juni 2025 untuk percepat implementasi kerja sama konkret di bidang 5G dan AI.
Pengingat, Indonesia-India berhubungan diplomatik sejak 3 Maret 1951. Berkembang jadi Kemitraan Strategis Baru November 2005 lalu Kemitraan Strategis Komprehensif 2018.
Strategi talenta digital Indonesia geser dari “brain drain” menjadi “brain link”? Demikian antara lain respons publik komdigi, seperti disigi. Reframing (pembingkaian ulang) oleh Menkomdigi Meutya terhadap 8 juta WNI di luar negeri atau diaspora Indonesia sebagai “brain link” daripada “brain drain” dinilai pertanda perubahan strategis cara pandang Indonesia melihat kumpulan talenta globalnya khususnya terkait pengembangan AI.
Pendekatan ini mengatasi rekam jejak tantangan utama yang dihadapi Indonesia dewasa ini: kesenjangan keterampilan yang signifikan pada tenaga kerjanya khususnya sektor digital, dengan sistem pendidikan yang kesulitan bekali siswa dengan keterampilan diperlukan untuk pekerjaan yang tersedia.
Mismatch sumberdaya: defisit tenaga kerja terampil, dengan peluang ekonomi digital digdaya. Ulah 'acak adut' pendidikan dengan ragam problem akut menahun mewarisnya.
Target pengembangan 9 juta talenta digital pada 2030, dinilai tergolong target ambisius. Mengingat, data menunjukkan adopsi AI di tempat kerja di Indonesia hingga saat ini baru 26 persen, dan masih tertinggal dari rata-rata adopsi di Asia Pasifik yang telah di 41 persen.
Fokus pada pendirian pusat keunggulan AI di berbagai wilayah seperti Papua menunjukkan kesadaran inisiatif digital sebelumnya alami kendala inklusivitas dan kesenjangan digital, yang diidentifikasi sebagai tantangan utama dalam penelitian sebelumnya.
Dengan geografis Indonesia terdiri dari 17 ribu pulau dan ciptakan tantangan unik sebaran infrastruktur digital, telah cukup menjelaskan alasan kenapa pemerintah lebih memprioritas bereskan jaringan serat optik, lelang spektrum lebih dulu, misalnya.
Fokus bangun tuntas infrastruktur ini, atasi kendala mendasar sebelumnya, meski satu sisi Indonesia diproyeksi jadi negara adidaya ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara 2025 ini, sisi lain pertumbuhan digitalnya terhambat keterbatasan infrastruktur fisik. Masih terseok.
Penilaian menarik, tantangan implementasi yang signifikan bagi Indonesia, ditingkahi pula seperti data riset menyebut, "kurang dari 10 persen pemimpin pemerintah di Indonesia, percaya bahwa organisasi mereka telah mencapai tujuan transformasi digital." Nah!
Menilik fakta historis, inisiatif kota pintar di Indonesia misalnya, bergantung pada skema kemitraan publik-swasta atau 'publik private partnership', yang efektif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti pernah ditunjukkan di Bandung era Walikota Ridwan Kamil, yang pendekatannya menekankan kolaborasi demi untuk memenuhi kebutuhan kota lebih cepat daripada metode tradisional.
KEMKOMDIGI-UNIVERSITAS TOKYO
Apapun bagaimanapun itu, tapak kaki mesti terus berjalan, Kemkomdigi diwakili Wamen Nezar Patria turut jajal peluang kerja sama pengembangan kurikulum pendidikan AI dengan Universitas Tokyo Jepang, melalui pertemuannya bersama Professor in The Department of Technology Management for Innovation at The University of Tokyo, Yutaka Matsuo di kantor Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).
“Dari yang ditawarkan Prof Yutaka, kerja sama pengembangan kurikulum pendidikan AI ini sangat menarik. Dia menawarkan pengembangan hal-hal yang sifatnya teknis seperti digital knowledge dan digital skill,” ujar Nezar, kerja sama dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan digital pengembangan solusi berbasis teknologi AI.
Menurut Nezar, Yutaka menawarkan kerja sama penerapan AI sebagai solusi teknologi masalah sehari-hari. Selain itu, buka peluang Indonesia agar bisa mencontoh Jepang dalam perkuat solusi bisnis dengan teknologi AI.
“Dia mendorong dengan mencontohkan yang dilakukan di Jepang, yang sudah mendapat pendidikan kemudian bisa buat semacam startup yang langsung bisa memecahkan persoalan-persoalan di masyarakat," sebut Nezar, Wamenkominfo Kabinet Indonesia Maju 2019–2024 ini.
"Atau ketika mereka berkecimpung di bisnis, bagaimana adopsi teknologi AI bisa perkuat solusi-solusi bisnis yang dibuat,” ujar dia.
Optimistis Yutaka (ahli AI yang selama ini jadi penasihat Pemerintah Jepang) dan ERIA, cukup tertarik menjajaki kemitraan dengan Kemkomdigi, Nezar melihat Yutaka bisa mendekatkan kebutuhan industri dengan pengembangan teknologi berbasis AI untuk meningkatkan kemampuan AI di kalangan masyarakat Jepang.
Pertemuan ini, kata Nezar, awal dari diskusi pengembangan kurikulum AI dengan Jepang. “Kita terbuka kesempatan bekerja sama, ini baru diskusi awal. Tapi, Profesor Yutaka dan ERIA kelihatannya cukup berniat untuk bisa bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital,” tutur Nezar.
Sidang Pembaca, bicara potensi, Indonesia punya populasi penduduk diperkirakan sekitar 283,49 juta jiwa pada Februari 2025, terbesar keempat di dunia setelah China, India dan AS; dengan rerata laju pertumbuhan penduduk RI sekitar 1,09 persen sejak 2020.
Laporan Datareportal 2023, di Indonesia ada 212 juta pengguna internet dengan penetrasi 77 persen, 167 juta pengguna media sosial, dan 353 juta sambungan seluler aktif.
Data pasar sangat besar industri teknologi ini menunjukkan potensi akbar adopsi teknologi baru termasuk AI. Segi ekonomi, penggunaan AI di Indonesia dikirka berkontribusi 12 persen terhadap pertumbuhan PDB nasional, setara 366 miliar dolar AS pada 2030.
Per Agustus 2024, Indonesia peringkat enam dunia dengan jumlah startup terbanyak, yaitu 2.646 startup stelsel aktif termasuk 15 unicorn dan 2 decacorn. Data ini, cermin kesiapan RI menjadi pemain utama dalam era AI.
Namun, data Global AI Index 2023, Indonesia masih peringkat ke-46 dari 62 negara dengan adopsi AI di sektor industri, baru 26 persen.
Sedangkan secara global telah mencapai 56 persen, dengan Generative AI diperkirakan dapat menyumbang hingga 4,4 triliun dolar AS per tahun bagi ekonomi global.
Artinya, Indonesia harus kerja lebih keras, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas infrastruktur digital hadapi tantangan dalam pengembangan AI. Salah satunya, tantangan ketidakmerataan jaringan internet, terutama di luar Jawa.
Kecepatan rata-rata broadband di Indonesia masih rendah: fixed broadband mencapai 28,8 Mbps (peringkat ke-8 di ASEAN), mobile broadband mencapai 24,6 Mbps (peringkat ke-9 di ASEAN).
Mengatasi ini, pemerintah telah bangun jaringan fiber optik Palapa Ring 12.100 km hubungkan 57 kabupaten/kota, menambah base transceiver station (BTS) di 1.600 titik, luncurkan satelit multifungsi Satria-1, bangun pusat data di Batam, Ibu Kota Nusantara, dan Jabodetabek.
Karena itu, Indonesia diproyeksi akan butuh 9 juta pekerja IT terampil hingga 2030 tadi. Meski jumlah lulusan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terus meningkat, permintaan talenta bidang ini tumbuh lebih cepat dari ketersediaannya.
Untuk itu, pemerintah mendorong inisiatif pengembangan talenta digital melalui program seperti “Program Literasi Digital Nasional Indonesia Makin Cakap Digital.”
Lalu, demi mendukung transformasi digital dan pengembangan AI, pemerintah telah merumuskan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020–2045 sebagai pedoman kebijakan nasional untuk teknologi AI.
Desember 2023, pemerintah meluncurkan Strategi Nasional Ekonomi Digital dengan salah satu pilar utama berfokus pada riset, inovasi, dan pengembangan ekosistem AI.
Memastikan pemanfaatan AI yang seimbang dan bertanggung jawab, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Etika Kecerdasan Artifisial.
Selain itu, anggaran tematik "Pembangunan Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi" sebesar Rp400,3 triliun telah dimasukkan dalam Rancangan APBN 2025.
Namun belum diketahui, nasib program yang berfokus utama pada penyediaan akses internet di 36.830 lokasi layanan publik dan operasional satelit multifungsi SATRIA-1 berkapasitas 150 Gbps ini pascakebijakan efisiensi sesuai Inpres 'maut', Inpres 1/2025.
Besarnya potensi pasar teknologi Indonesia ini bahkan pernah buat para bos korporat telko global, kepincut. Termasuk bos Starlink, Elon Musk. Masuk pasar sini, perusahaan AS ini sampai rela banting harga piranti kerasnya hingga 50 persen menjadi Rp3,9 juta (harga awal Rp7,8 juta) demi memikat pasar lokal.
Namun, entitas republik, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mengingatkan penurunan cuma strategi pemasaran belaka.
Untuk, mempercepat penetrasi pasar. APJII tetap waspada terhadap potensi praktik "predatory pricing"; praktik menjual produk atau layanan dengan harga sangat rendah untuk menghilangkan persaingan yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen; yang dapat merugikan bisnis penyedia layanan internet (ISP) lokal.
Bicara "luka", bahkan "luka dalam", Indonesia cukup kenyang pengalaman mampu keluar dari jurang nganga krisis. Ambil linimasa: krisis deflasi hingga 600 persen (1966), krisis ekonomi dipicu krisis moneter Asia 1997–1998, krisis global 2008–2010 dipicu krisis hipotek subprime AS, krisis pandemi global COVID-19 pada 2020–2021.
Indonesia survive, bertahan, resilien, tangguh: hingga sempat muncul pasca-1998, adagium satire baru ala reformasi: rakyat Indonesia telah terbiasa "hidup tanpa pemerintah", rakyat Indonesia telah terbukti tahan banting tahan uji hadapi ragam krisis, dengan gotongroyong sebagai senjata legal.
Dengan pertumbuhan ekonomi stabil kisaran 5 persen, lebih tinggi dari rerata global 3,4 persen, dengan penambahan 21,3 juta tenaga kerja baru kurun 2015-2024, Indonesia siap memasuki era baru transformasi digital. Pun termasuk urusan 'ei-ai, ei-ai', tadi.
Siap tergantikan AI juga di bursa kerja, nanti?Yang ini, jangan. Kita harus tetap jadi tuan dan puannya.
AI, bagian teknologi. Teknologi, ialah satu-satunya produk unggul sistem ekonomi kapitalisme yang harus dikapitalisasi balik, harus kita manfaatkan sebermanfaat-manfaatnya, demi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Muzzamil)
