BOGOR, HELOINDONESIA.COM -- Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, membantah tudingan adanya "klaster mewah" berfasilitas apartemen di dalam lingkungan lapas.
Pihak lapas menegaskan bahwa ketiga belas bangunan yang disorot tersebut merupakan mess atau rumah dinas resmi bagi petugas lapas, bukan fasilitas khusus untuk warga binaan.
Sebelumnya, Rabu (23/9/2026), Ombudsman RI inspeksi mendadak (sidak) adanya belasan bangunan terpisah di area belakang lapas yang dilengkapi fasilitas premium seperti ruang tamu, AC, televisi, dapur, hingga kulkas.
Baca juga: Anggota DPR RI Meminta Polisi Usut, Kasus Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong
Melalui Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP) Kelas IIA Cibinong, I Gusti Bagus Widy Putra, pihak lapas menyatakan bahwa seluruh bangunan tersebut memiliki legalitas dan peruntukan yang jelas.
"Itu bukan untuk warga binaan. Bangunan tersebut merupakan rumah dinas jabatan untuk para pejabat dan tempat istirahat petugas Lapas Kelas IIA Cibinong. Semuanya ada Surat Keputusan (SK) penetapan pengisian rumah dinas yang sah dari Pak Kalapas," ujaranya, Kamis (24/9/2026).
Baca juga: Yusril Persilahkan Media Cek Belasan Ruang Bak Apartemen di Lapas Cibinong
Pihak Lapas Cibinong juga membantah adanya isu miring mengenai penyediaan area VVIP atau praktik jual beli fasilitas hunian bagi narapidana tertentu.
Fasilitas rumah tangga yang ditemukan di dalam bangunan tersebut murni merupakan pemenuhan kebutuhan logistik kedinasan bagi para petugas yang piket atau tinggal di area tersebut, bukan sel tahanan yang dimodifikasi.
Meskipun pihak lapas telah memberikan klarifikasi, isu ini tetap mendapat perhatian serius dari tingkat pusat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dikabarkan telah menerjunkan tim khusus.
Tim tersebut akan melakukan verifikasi langsung secara objektif di lapangan guna memastikan kebenaran peruntukan fasilitas tersebut.
Pihak Lapas Cibinong menyatakan siap bersikap kooperatif dan terbuka terhadap proses pemeriksaan lanjutan guna membersihkan nama baik institusi dari tuduhan penyalahgunaan wewenang. (HBM)
