HELOINDONESIA.COM - PDIP menyoroti usulan perdamaian Uraina-Rusia yang disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat berpidato di konferensi keamanan Dialog Shangri-La yang berlangsung di Singapura, yang lalu.
Di antaranya, Menhan Prabowo mengusulkan untuk membuat zona demiliterisasi di Ukraina dan mengerahkan pasukan penjaga perdamaian PBB. Lantas usulan gencatan senjata, dan referendum di wilayah sengketa.
Usulan itu ditolak oleh pihak Ukraina, dan mengkritik usulan itu. Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, dari pihaknya tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia untuk mengadakan referendum di san.
Anggota Fraksi PDIP di Komisi I DPR TB Hasanuddin mempertanyakan sikap pemerintah Indonesia ketika Menhan Prabowo Subianto menyampaikan Proposal Perdamaian untuk Ukraina dan Rusia dalam International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-20 pada Sabtu (3/6/2023) lalu.
Baca juga: Kemenag Keluhkan Tindakan Saudia Airlines yang Sering Ubah Kapasitas Seat dan Jadwal
Peristiwa tersebut menjadi perhatiannya lantaran muncul penolakan dari Kementerian Pertahanan Ukraina dan Kementerian Luar Negeri Ukraina.
TB Hasanuddin berharap pemerintah Indonesia melalui kementerian dan lembaga yang mewakili agar saling berkonsolidasi.
Hal ini menjadi krusial supaya poin yang disampaikan dalam forum dunia sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sekaligus dekat dengan realita yang terjadi saat ini. Kesannya, tidak tahu lapangan, dan merugikan politik luar negeri RI.
“Image-nya jadi kurang baik. Pertama, dianggap tidak tahu lapangan. Kedua, kita masuk pada ranah-ranah yang sesungguhnya kurang tepat dan itu sangat merugikan politik luar negeri kita,” tandasnya.
Baca juga: Ini Dia Tulisan Terbaru Denny Indrayana: Prof Mahfud, Sumber Kredibel, dan Suap Rp5 Triliun
Sebelumnya, Menhan Prabowo Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengusulkan untuk membuat zona demiliterisasi di Ukraina dan mengerahkan pasukan penjaga perdamaian PBB.
Prabowo mengusulkan rencananya untuk penyelesaian konflik Rusia - Ukraina secara damai saat berpidato di konferensi keamanan Dialog Shangri-La yang berlangsung di Singapura. Prabowo menyerukan gencatan senjata segera oleh kedua belah pihak.
Kedua, dia menyerukan masing-masing pihak untuk menarik pasukan 15 kilometer dari posisi mereka saat ini untuk menciptakan zona demiliterisasi baru.
”Penting untuk segera mengerahkan pasukan penjaga perdamaian internasional di sana," tegas Prabowo.
Baca juga: Mahfud MD dan Denny Indrayana, Dua Profesor Bak Cerita Film Tom And Jerry
Menurut Prabowo, PBB harus menyelenggarakan dan mengadakan referendum di wilayah yang disengketakan "agar dapat secara objektif mengkonfirmasi keinginan mayoritas penduduk."
Namun Prabowo tidak merinci wilayah mana yang dia bicarakan. "Indonesia siap berpartisipasi dalam semua proses tersebut, termasuk mengirimkan militernya sebagai bagian dari misi perdamaian," ujar Prabowo seperti dikutip utasan akun Twitter Sprinter99880 pada Minggu (4/6/2023).
Rencana ajakan perdamaian itu ternyata ditolak pihak Ukraina. Kyiv dengan tegas menolak rencana perdamaian Indonesia, termasuk mengadakan referendum atas apa yang disebut sebagai wilayah yang disengketakan.
"Kami mengapresiasi perhatian Indonesia terhadap isu pencapaian perdamaian di Ukraina. Pada saat yang sama, tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia untuk mengadakan referendum di sana," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko.
Baca juga: Dari Info Prof Mahfud, Denny Indrayana Bongkar Gerakan Penundaan Pemilu dan Harga Parpol Rp5 Triliun
Menurutnya, Ukraina harus memulihkan integritas teritorialnya dalam batas-batas yang diakui secara internasional.
Dia menekankan bahwa "gencatan senjata, mengerahkan pasukan pada jarak 15 kilometer dan menciptakan zona demiliterisasi juga tidak akan berhasil." (*)
(Winoto Anung)
