LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM — Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam mengantisipasi efek domino konflik Iran versus Israel-Amerika Serikat mendapat respons positif dari Badan Pekerja Center for Democracy and Participative Policy Initiatives Studies (CeDPPIS).
Ketua CeDPPIS, Muzzamil, menilai langkah antisipatif tersebut mencerminkan kewaspadaan dini sekaligus sense of crisis dari kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela (Mirza–Jihan).
Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang sebelumnya carut-marut kini disikapi secara bijak melalui pengetatan kebijakan fiskal. Meski demikian, program prioritas tetap dijalankan demi menjaga kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Muzzamil melalui keterangan tertulis di Bandarlampung, Kamis (26/3/2026). Ia menyebut, situasi saat ini menuntut keberpihakan optimal terhadap kepentingan rakyat, yang tercermin dalam postur dan rincian anggaran per Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Di sisi lain, kita juga dituntut sigap dan responsif agar terhindar dari jebakan APBD ‘boncos’,” ujarnya. Istilah “boncos” sendiri merujuk pada kondisi merugi atau kehilangan modal.
Muzzamil menjelaskan, langkah strategis Pemprov Lampung mencakup proses identifikasi, pemilahan, pemindaian, hingga afirmasi kebijakan prioritas. Fokus utamanya antara lain penguatan ketahanan pangan dan energi, serta hilirisasi industri komoditas unggulan seperti kopi, lada, karet, tebu, singkong, dan kelapa.
Selain itu, peningkatan nilai tambah dan ekspor juga didorong melalui optimalisasi sektor kelautan dan perikanan, termasuk kolaborasi dengan pihak swasta guna memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mendorong UMKM go global.
Tak hanya itu, Pemprov juga memperkuat kolaborasi fiskal dan moneter dengan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas makroekonomi daerah. Upaya ini diintegrasikan dalam visi pembangunan jangka panjang guna memastikan stabilitas, keamanan, serta transformasi ekonomi yang lebih resilien, termasuk menggandeng BPKP untuk efektivitas program dan mitigasi risiko.
Sebagaimana diketahui, dalam Rapat Pembahasan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Prioritas Pelaksanaan APBD Lampung 2026 di Bandarlampung, Rabu (25/3/2026), Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan pentingnya langkah mitigasi yang terukur dan adaptif.
“Diperlukan respons kebijakan yang tepat terhadap ketidakpastian ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah. Bappeda dan BPKAD perlu melihat kondisi secara komprehensif untuk menentukan langkah yang bisa dilakukan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan yang dirancang harus mampu melindungi masyarakat dari potensi tekanan ekonomi. Namun, penyesuaian anggaran tidak boleh mengganggu program prioritas daerah seperti hilirisasi, peningkatan produksi pertanian, program Desaku Maju, serta pembangunan infrastruktur.
“Program prioritas harus tetap berjalan. Jangan sampai langkah antisipasi justru menghambat agenda pembangunan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam pandangan Muzzamil, secara sederhana Lampung saat ini berada dalam momentum positif sebagai daerah sentra produksi padi yang tengah bersiap menghadapi panen raya, serta diuntungkan oleh perputaran ekonomi musiman saat arus mudik.
Ia menilai, secara “matematika ekonomi”, masyarakat juga mulai melakukan mitigasi secara mandiri dengan lebih bijak dalam konsumsi dan tidak bersikap hiper-konsumtif.
“Rakyat Lampung juga punya kesadaran krisis,” ujarnya.
Muzzamil menegaskan, langkah yang ditempuh Pemprov Lampung sudah tepat dan perlu diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota se-Lampung.
“Mesti peka. Jangan baru sibuk ketika krisis benar-benar terjadi. Jangan sampai konflik global berdampak pada turunnya daya beli dan produktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia pun berpesan kepada duet Mirza–Jihan agar tetap menjaga konsistensi kebijakan dan tidak ragu menindak pihak yang tidak sejalan dengan arah pembangunan. “Yang bandel tolong ditegur, jangan segan,” pungkas aktivis 98 tersebut. (Rls/Prapthy)