LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ------- Tepat H-13 Idul Fitri 1446 H/2025 sesuai rencana, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung mulai menyalurkan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan Islam (THR) Idul Fitri 1446 H, disekaliguskan dengan Gaji ke-13 dan Tunjangan Kinerja (Tukin) satu bulan bagi 8.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot, ASN guru TK, SD, SMP, serta tenaga medis di lingkup Pemkot setempat, Senin (17/3/2025).
"Dibayar penuh, sesuai perintah Walikota Bandarlampung Eva Dwiana," keterangan Sekdakot Bandarlampung Iwan Gunawan, Jumat 14 Maret 2025 lewat, total anggaran disiapkan dari APBD Bandarlampung 2025 yakni sekitar Rp50 miliar.
"Pencairan ini tanda positif perekonomian kota dan keuangan Pemkot Bandarlampung telah membaik. Sehingga ini memungkinkan pembayaran dilakukan tepat waktu. Insyaallah Senin (hari ini) kita bayarkan. Mohon doanya," pungkas mantan Kadis PU Kota ini.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, senada. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dalam konferensi pers di kantornya, Senin, mengumumkan pencairan THR ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan tenaga non ASN lingkup Pemprov akan dimulai Selasa (18/3/2025) besok.
"Pencairan mencakup THR Gaji dan THR Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan total anggaran sebesar Rp125 miliar, dialokasikan bagi 12.980 PNS dan 6.298 PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung," terang Gubernur Mirza, didampingi Wakil Gubernur Lampung dr Jihan Nurlela, Plh. Sekdaprov Lampung M. Firsada, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Marindo Kurniawan.
Selain itu, sebagai bentuk perhatian terhadap tenaga non ASN, pemerintah juga alokasikan Tunjangan Keagamaan Rp7,194 miliar untuk 3.128 tenaga non ASN, terang gubernur.
"Langkah ini wujud apresiasi serta komitmen Pemprov Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai, sekaligus mendorong daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri dan tahun ajaran baru. Dengan pencairan ini, kami berharap ASN dan tenaga non ASN dapat merasakan manfaat yang nyata, baik dari sisi ekonomi maupun kebahagiaan keluarga," imbuh gubernur.
"Selain itu, ini juga diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan," imbuh dia.
Dijelaskan, pencairannya melalui mekanisme verifikasi oleh perangkat daerah sebelum diusulkan ke BPKAD untuk diverifikasi lebih lanjut. Setelah itu, dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing.
"Pencairan tergantung kecepatan perangkat daerah selesaikan verifikasi dan pengajuan usulan pencairan. Karena itu, saya imbau seluruh instansi terkait segera menyelesaikan proses administrasi agar pegawai dapat menerima haknya tepat waktu. Pencairan diharapkan tak hanya bantu kesejahteraan pegawai tetapi juga beri dampak positif bagi perekonomian daerah, terutama dalam meningkatkan perputaran uang di masyarakat jelang hari raya," pungkasnya. (Muzzamil)
