Oleh Gufron Aziz Fuadi*
PADA hari Minggu sore, sekelompok orang mendengar dialog dan komentar di radio swasta. Mereka mayoritasnya berpendapat tidak setuju kalau MK merubah ketentuan dan syarat capres cawapres. Meskipun, pakar yang diundang dalam dialog radio itu mengatakan ada bocorannya MK setuju ada perubahan dengan perbandingan 5:4.
Saya bilang pastinya tunggu besok, Senin (16/10/2023). Meskipun, rasanya, bocoran pakar itu benar adanya sesuai hukum dunia: siapa yang menang itu yang berkuasa. Oleh karena itu sekesal-kesalnya kita, ya begitulah hukum dunia. Bagaimana merubahnya, ya jadilah pemenang.
Dulu, awal menjadi perdana menteri dan presiden, istri Abdullah Gul dan istri Recep Tay Erdogan dilarang masuk Istana Kepresidenan Turki, Ak Saray (Istana Putih) karena undang undang sekuler melarang simbol agama (jilbab) memasuki Istana tersebut yang dianggap sebagai simbol negara.
Kemudian setelah mengajukan gugatan ke Mahkamah, menang satu suara hakim Mahkamah. Sehingga akhirnya wanita berjilbab boleh masuk dan tinggal di Istana Ak Saray.
Baca juga: Dibekali Memori 128GB dan Baterai 6.000 mAh, Itel P40 Dibanderol Cuma Sejutaan
Dalam dunia politik, pemenanglah yang pada akhirnya menentukan isi undang undang dan peraturan. Seobyektifnya undang undang atau peraturan yang dibuat untuk kepentingan rakyat, tetaplah tidak boleh merugikan kepentingan yang berkuasa. Selain itu, pemenang juga yang menentukan personelnya.
Itulah mengapa para ASN yang secara peraturan harus netral, pada akhirnya tidak bisa netral. Mereka sadar kemenangan yang didukungnya dalam pemilu, pilpres dan pilkada adalah karpet merah bagi mobilitas vertikal karirnya. Adapun resiko nya, ah semua pilihan punya resiko.
Dulu, para pejuang kemerdekaan yang melawan pemerintah Hindia Belanda memberikan lebel kepada para pejuang kemerdekaan sabagai ekstrimis, inlander, dan pemberontak.
Sama dengan Israel, Amerika dan negara-negara barat yang menyebut para pejuang Hamas sebagai teroris. Padahal mereka adalah pejuang kemerdekaan Palestina.
Dulu, pada masa peradaban primitif, peralihan kekuasaan, perebutan sumberdaya dan perubahan perimbangan kekuasaan untuk keadilan dilakukan melalui perang militer.
Baca juga: Siap Amankan Pemilu 2024, Polres Tanggamus Gelar Operasi Mantap Brata
Di zaman yang lebih modern, karena perang militer, biayanya terlalu besar dan akibat yang ditimbulkannya terlalu berat, maka berganti dan dilakukan melalui pemilu.
Untuk mengakhiri suatu rezim berkuasa terlalu luas dan lama, pemilu adalah salurannya. Karena rezim yang terbukti gagal sekalipun, dua tidak akan rela untuk menyerahkan kekuasaannya ke pihak lain.
Seperti kata Lord Acton: Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. (Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut pasti korup banget)."
Jadi pemilu pada dasarnya adalah perang ringan. Perang untuk perubahan rezim agar tidak absolut. Karenanya pihak pihak yang terlibat dan peduli bersikap seperti menghadapi perang.
Bukan dengan senjata pembunuh tetapi sikap siaga, serius, bersemangat dalam berjuang baik waktu, tenaga maupun harta. Dan, jangan cengeng karena dicurang karena di situ memang tempatnya.
Baca juga: 8.568 Personel Polda Lampung Operasi Mantap Brata Krakatau Amankan Pemilu 2024
Sebagai pengganti perang, pemilu adalah kompetisi, bersaing mengalahkan lawan. Seperti kompetisi olahraga yang perlu trik dan strategi memenangkan kontestasi seperti kontes kecantikan atau kontes ratu kebaya.
Bagi partai sekuler atau yang tidak berdasarkan agama, biaya pemilu adalah jer basuki mawa bea. Biaya yang dibutuhkan untuk sebuah cita-cita. Tetapi bagi partai dakwah, biaya pemilu bukan hanya itu, tetapi salah satu jalan untuk masuk surga.
Sesuai ngendikane nabi:
لَا صَدَقَةَ وَلَا جِهَادَ فَبِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ ؟
"Tidak shadaqah dan tidak jihad? Lantas dengan apa engkau masuk surga?"
Wallahua'lam bi shawab
(Gaf)
