HELOINDONESIA.COM - Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan di Lampung. Hal itu disampaikan setelah kunjungan penunjuan jalan rusak di Lampung, 5 Mei.
“Tetapi ini karena memang sudah lama ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat,” kata Presiden Jokowi ujar Presiden di Jalan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah,Jumat 5 Mei.
Menurut Preiden Jokowi, untuk memperbaiki infrastruktur jalan tersebut, Presiden menuturkan bahwa pada tahun ini pemerintah pusat akan secara khusus mengucurkan anggaran sebesar kurang lebih Rp800 miliar untuk Lampung, untuk perbaikan 15 ruas jalan.
Terhadap hal ini kalangan Dewan di DPR menyatakan makna pemerintah pusat mengambil alih perbaikan di sebagian ruas jalan di Pemerintah Provinsi Lampung merupakan sebuah pesan menusuk bagi Pemprov Lampung, karena tidak cukup mampu menyelesaikan soal infrastruktur jalan.
Dia meminta agar pesan itu ditangkap sebagai warning bagi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk lebih peduli dengan perbaikan infrastruktur.
“Bahwa perbaikan beberapa ruas jalan di Lampung diambil alih pemerintah pusat. Hanya saja, jangan lupa, di balik ucapan Jokowi ini, ada pesan yang menusuk. Bagi Pemda Provinsi Lampung, ini semacam warning bahwa pemda Lampung tidak cukup mampu menyelesaikan soal infrastruktur jalan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin, Minggu 7 Mei.
Jadi, ujarnya, ke depannya agar segenap jajaran pemda setempat lebih peduli dan sungguh-sungguh untuk perbaikan infrastruktur setempat, khususnya infrastruktur jalan.
Menurut Yanuar Prihatin Presiden Jokowi juga menyampaikan pesan tersirat kepada pemerintah pusat terkait pengawasan infrastruktur. Untuk itu, dia meminta pemerintah pusat untuk juga tidak lupa melakukan pengawasan pembangunan di daerah-daerah.
"Dan bagi pemerintah pusat, ucapan Jokowi ini sebenarnya juga mengingatkan agar pengawasan dan pengendalian infrastruktur di daerah harus lebih kuat. Kasus Lampung ini menyiratkan bahwa pengawasan pusat lemah. Harus diperbaiki," tandas Yanuar yang merupakan politisi PKB itu. (*)
(Winoto Anung)
