Hasil survei tersebut diumumkan dalam acara peluncuran Survei IKP Dewan Pers yang berlangsung di Hotel Grand Melia, Jakarta, pada Selasa (5/11). Survei IKP telah dilakukan Dewan Pers secara rutin sejak 2016 guna mengevaluasi kondisi kebebasan pers di Indonesia dalam tiga kategori lingkungan, yaitu lingkungan fisik politik, ekonomi, dan hukum.
Tahun ini, secara nasional, skor IKP tercatat menurun menjadi 69,36, yang merupakan penurunan ketiga berturut-turut. Sebelumnya, pada tahun 2023, skor nasional mencapai 71,57, dan 77,88 pada 2022.
Menurut Ketua Komisi Pendataan, Sapto Anggoro, tren penurunan selama dua tahun terakhir ini mencerminkan kondisi pers yang menghadapi tantangan serius.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyoroti penurunan signifikan ini, yang menunjukkan perubahan status kebebasan pers dari "bebas" menjadi "cukup bebas". Salah satu faktor utama yang mempengaruhi hasil ini adalah merosotnya lingkungan ekonomi pers di seluruh provinsi akibat tekanan finansial yang dialami media.
Kalsel tercatat sebagai satu-satunya provinsi dengan skor di atas 80, berkat kontribusi tinggi dari Lingkungan Politik dengan nilai 82,73. Lingkungan Ekonomi di Kalsel memperoleh skor 79,33, sementara Lingkungan Hukum mencatat nilai 78,89.
Berikut peringkat 10 besar hasil Survei IKP 2024:
1. Kalimantan Selatan (80,91)
2. Kalimantan Timur (79,96)
3. Kalimantan Tengah (79,58)
4. Bali (79,42)
5. Yogyakarta (77,71)
6. Riau (76,63)
7. Kalimantan Utara (75,45)
8. Jawa Tengah (75,06)
9. Bengkulu (74,34)
10. Banten (74,09).
