Oleh: Herman Batin Mangku*
TABIK PUN, Pak Presiden Prabowo Subianto. Surat terbuka ini saya tulis sebagai bisikan kegelisahan—sekaligus harapan—kepada pemimpin yang hari-hari ini digadang sebagai “Macan Asia”. Sebuah metafora politik yang lahir dari persepsi publik dan media: ketegasan seorang jenderal, nasionalisme yang menguat, serta orientasi pada kedaulatan pangan, energi, dan pertahanan.
Dalam surat ini, saya tidak hendak mengulas visi besar tersebut. Kita semua paham, sebagian masih in process. Jalannya tentu tidak mudah. Sebagai simpatisan sejak pertama kali ikut Pilpres 2014, saya tahu benar medan yang Bapak hadapi: koruptor satu dasawarsa yang ugal-ugalan, oligarki yang seenak jidatnya, mantan presiden rasa "Raja Jawa", SDA dirampok, warisan hutang segunung dan lainnya.
Yang ingin saya sampaikan—pelan-pelan tapi mendesak—adalah nasib “macan” yang sesungguhnya: harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang semakin terdesak di rumahnya sendiri, terutama di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
Tak hanya harimau, gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus), dan badak sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) juga berada pada kondisi mengkhawatirkan—baik di TNBBS maupun di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Provinsi Lampung.
Satwa-satwa ini diburu untuk diperdagangkan, dipaksa ngamen di kebun binatang, sekaligus dianggap ancaman oleh petani karena merusak kebun dan lahan pertanian yang kini berdiri di jalur jelajah alami mereka—habitat yang telah mereka tempati ratusan tahun. Menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN), ketiganya berstatus critically endangered.
Dana Asing Mengalir Puluhan Tahun, Satwa Tetap Terdesak
Padahal, dana konservasi dari luar negeri telah mengalir ke kawasan ini sejak puluhan tahun lalu melalui berbagai NGO internasional. Pertanyaan mendasarnya sederhana: kemana sesungguhnya dana itu mengalir? Apakah lebih banyak terserap ke biaya pengelolaan dan administrasi, sementara yang tersisa—ampasnya yang baru jatuh ke misi penyelamatan satwa dan ekosistem?
Seorang penggiat lingkungan senior Lampung, Anshori Djausal, pernah mengungkapkan keprihatinan yang relevan hingga kini. Hewan yang dilindungi tak kunjung benar-benar terlindungi. Ironisnya, pengetahuan tentang satwa endemik kita justru dipelajari di negeri para donor. Hewan eksotis kita jadi seolah "milik" mereka.
Ia bercerita, saat terlibat proyek peningkatan pendidikan di Universitas Lampung beberapa tahun silam, seorang dosen yang meneliti harimau sumatera harus melanjutkan studi doktoralnya ke Inggris. Biayanya mencapai Rp1 miliar. “Padahal, kita yang punya harimau itu,” ujarnya getir. Mereka yang dapat ilmunya, kita semakin tak paham.
Kholis, yang pernah bergabung dengan WCS berkomentar: Jadi ingat, tahun 2007,ketika saya bergabung di WCS lewat kerja sama dengan AJ Lampung, dana asing begitu kuat, sampai ada yang rela tinggal di hutan TNBBS berbulan bulan."Gajinya gede banget," ujarnya. Kata dia, awjak dulu memang pemerintah gak begitu peduli dengan satwa dilindungi.
Etalase Konservasi dan Magnet Dana Global
TNWK dikenal sebagai benteng terakhir gajah sumatera di ujung selatan Pulau Sumatra. Sementara TNBBS—berstatus warisan dunia—menjadi rumah harimau, badak, dan ratusan spesies kunci. Label world heritage sekaligus priority global biodiversity area menjadikan keduanya magnet hibah konservasi internasional.
Ironisnya, status itu kerap berhenti sebagai simbol. Hutan menjadi etalase, konservasi menjadi proyek, dan dana asing menjadi bahan bakar. NGO memegang peran sentral—menghubungkan lokal dengan dunia. Pertanyaannya kemudian:
apakah konservasi akan berhenti pada kampanye dan laporan proyek, atau bertransformasi menjadi kedaulatan pengelolaan oleh bangsa sendiri?
Sejak 1990-an, NGO asing terlibat intens di lanskap TNBBS: patroli hutan, riset harimau, advokasi kebijakan, hingga pendidikan masyarakat. Status warisan dunia membuka kran pendanaan dari Eropa dan Amerika. Bagi donor, TNBBS adalah high value biodiversity area.
Namun di desa-desa penyangga, NGO asing lebih dikenal sebagai “lembaga proyek”, bukan penentu solusi jangka panjang. Program datang dan pergi. Dana mengalir, laporan menumpuk.
Estimasi konservatif menunjukkan Rp10–20 miliar per tahun mengalir ke program terkait TNBBS dan TNWK—baik langsung maupun melalui mitra pelaksana. Dana itu digunakan untuk patroli, monitoring satwa, pelatihan, edukasi, riset, dan kampanye. Namun struktur proyek yang berlapis membuat publik sulit menelusuri: berapa yang benar-benar sampai ke lapangan?
Negara Tertinggal dari Mesin Proyek
TNBBS dan TNWK berada di bawah kendali negara. Namun dalam praktik, kapasitas negara kerap tertinggal dari mesin proyek NGO. Tanpa donor, patroli pincang. Tanpa kampanye global, tekanan internasional melemah. Negara pun cenderung reaktif, sementara NGO mengatur ritme.
Kritik dari akademisi dan aktivis mulai bermunculan: keberhasilan diukur lewat laporan donor, bukan perubahan struktural; desa penyangga menjadi objek, bukan subjek; ketergantungan proyek terus berulang. Namun kritik ini jarang masuk ruang publik. Narasi penyelamatan harimau terlalu sakral untuk digugat.
Dari Mana Dana Itu Berasal?
Sejak awal 2000-an, konservasi Lampung tak lagi bertumpu pada APBN/APBD. Dua raksasa konservasi global memainkan peran dominan: Wildlife Conservation Society (WCS) dan World Wide Fund for Nature (WWF). Keduanya bekerja melalui MoU dengan pemerintah, namun dana dikelola langsung oleh NGO, bukan masuk kas negara.
Sumber pendanaan utama berasal dari: pemerintah negara maju (AS, Inggris, Jerman, Uni Eropa), Yayasan filantropi global, kemitraan swasta berbasis “bisnis hijau”. Estimasi nilai pendanaan: TNWK: Rp10–20 miliar per tahun, TNBBS: Rp15–30 miliar per tahun, Total Lampung sejak 2010: Rp150–300 miliar. Ini bukan audit final, tetapi cukup menggambarkan skala pengaruh.
Di Persimpangan Jalan
Tidak adil menyebut NGO asing gagal. Tanpa mereka, konflik bisa lebih buruk. Namun keberhasilan parsial selama dua dekade memunculkan pertanyaan baru: apakah konflik manusia–satwa sedang diselesaikan, atau sekadar dikelola agar tetap stabil?
Fakta paling keras dari semua ini: negara belum sepenuhnya mandiri membiayai konservasi. Saat donor kuat, operasi berjalan. Saat donor menipis, risiko mengintai. Ketergantungan ini menciptakan paradoks—konservasi hidup, tetapi kedaulatan pengelolaan dipertanyakan.
Tabik pun, Pak Presiden Prabowo. Semoga “Macan Asia” benar-benar lahir—dan dimulai—dari TNBBS dan TNWK. Sebab bagaimana mungkin bangsa besar berbicara kedaulatan, jika satwa yang tinggal segelintir pun belum mampu kita rawat dengan tangan dan dana sendiri.
Sesuai matra TNI: jaya darat, laut udara. Ditambahkan TNI AD Kartika Eka Paksi (prajurit gagah perkasa tanpa tanding), TNI Al Jalesveva Jayamahe dan TNI AU Swa Bhuwana Paksa (Sayap Tanah Air). Tapi, ternyata, tak berdaya di hutan sendiri. NGO asing yang justru diberi kebebasan bergerilya menguasai hutan kita. Halahenyo, gelek segalo jimat?
Tabik pun nabik tabik Pak Presiden. Salam. "Macan Asia".
*Pemimpin Redaksi Helo Indonesia
