LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Dengan kamuflase perubahan sebutan, anggaran tenaga ahli diduga "diam-diam" terus menggelontor ke organisasi perangkat daerah (OPD) dan dinas yang diperkirakan mencapai Rp6 miliar untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Semuanya warisan dari era kepala daerah sebelumnya. Bahkan, ada tenaga ahli yang diangkat penjabat gubernur beberapa hari jelang pergantian jabatan gubernur Lampung usai pelantikannya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Baca juga: APBD Terbesar Buat Tenaga Ahli Diduga Bappeda Lampung, Ini 5 OPD Lainnya
Apapun sebutannya, honor tenaga ahli yang mencapai kisaran Rp7-15 juta per bulan per orang keluar dari satu rekening yang sebutannya tetap "tenaga ahli" yang masuk kelompok kode rekening belanja jasa, spesifikasi No.5.1.02.02.01.XXXX.
Jika ini benar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal diduga telah kecele allias kecolongan. Dia lagi efisiensi sampai ngangkat tenaga pendamping tanpa honor. Namun, para OPD dan dinas diam-diam masih mengakomodir tenaga ahli senilai Rp6.115.521.380.
Baca juga: Satu Tenaga Ahli Didepak, Mirza Masih Dibebani Warisan Ratusan Tenaga Ahli Bergaji
Baru satu kepala OPD pekan lalu yang kemudian dimutasi gara-gara mengangkat tenaga ahli hingga menyedot anggaran hingga Rp241 juta per tahun hanya untuk satu tenaga ahli di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Lampung.
Yang lain, masih meneng-meneng bae. Kepala daerah sebelumnya mengangkat tenaga ahli tak transparan, tak ada yang tahu, sehingga memunculkan pertanyaan alasan pengangkatannya dari aspek kopetensi dan pertanggungjawaban kinerjanya.
Baca juga: Tenaga Ahli Tak Ada, Ini 8 Tenaga Percepatan Pembangunan Lampung
Hingga kini, tidak mudah menguak data tenaga ahli warisan kepemimpinan sebelumnya di Pemprov Lampung. Selain tak ada transparansi, Gubernur Mirza kemungkinan belum mengetahui peta detail, biaya, dan kinerja tenaga ahlinya.
Helo Indonesia terus berusaha mengetahui tenaga ahli yang bertaburan di dinas-dinas dan organisasi pemerintahan daerah (OPD). Dari puzle-puzle informasi, Bappeda Provinsi Lampung yang paling banyak bayar jasa tenaga ahli. Setelah itu, Biro Otonomi Daerah Sekdaprov, Badan Kepegawain, Barang dan Jasa, menyusul Dinas Kelautan. (HBM)
-
