LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM — Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, atas nama warganya, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto serta Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal atas rencana pembangunan tanggul pembatas antara kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan permukiman warga.
Pembangunan tanggul tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kehutanan kepada Pemerintah Pusat. Dalam proposal yang diajukan, direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 11 kilometer dengan nilai anggaran mencapai Rp105 miliar.

Usulan tersebut mendapat respons positif dari Presiden Prabowo. Bahkan, TN Way Kambas ditetapkan sebagai salah satu prioritas kerja sama lingkungan hidup dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Inggris Charles III di Lancaster House, London, Rabu (21/1/2026).
“Kami mendukung penuh kebijakan Pemerintah Pusat terkait pemulihan ekosistem dan penanganan konflik gajah di TN Way Kambas,” ujar Bupati Ela Siti Nuryamah, Jumat (23/1/2026).
Baca juga: Way Kambas Lampung Jadi Prioritas Kerja Sama Konservasi dalam Pertemuan Prabowo–Raja Charles III
Ela menegaskan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur siap berkolaborasi dan memberikan dukungan penuh demi keberhasilan program tersebut. Menurutnya, konflik antara gajah dan manusia telah berlangsung bertahun-tahun dan menempatkan Lampung Timur sebagai daerah yang berada di garis terdepan dalam menanggung dampaknya.

Ia menilai, penanganan konflik satwa liar membutuhkan intervensi Pemerintah Pusat, mengingat besarnya skala persoalan serta keterbatasan anggaran daerah.
Pada tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menyalurkan berbagai bantuan, di antaranya rehabilitasi lahan pertanian pascakonflik, penyediaan sarana siaga penghalauan gajah, serta mengusulkan pembangunan jalan usaha tani bagi warga terdampak, termasuk di Desa Braja Asri.
Baca juga: Penjualan Karbon di Lampung: Peluang Emas Hijau di Tengah Mepetnya Fiskal
“Pembangunan tanggul pembatas permanen ini merupakan harapan yang sejak lama disuarakan masyarakat Kabupaten Lampung Timur, khususnya warga yang tinggal di sekitar kawasan TN Way Kambas,” kata Ela.
Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung, Ela optimistis penanganan konflik antara manusia dan gajah dapat dilakukan secara lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan ke depan. (HBM)
