LAMPUNG HELOINDONESIA.COM — Hingga Jumat (28/8/2026), truk masih antre mengisi BBM solar hingga mengganggu lalu lintas, terutama di SPBU Garuntang, Kota Bandarlampung. Meski, bulan lalu, Rabu (15/7/2026), Satlantas Polresta Bandarlampung, Toto Wardoyo, telah mengingatkan agar truk-truk tak lagi antre hingga mengular ratusan meter ke Jl. Gatot Subroto, Bumiwaras.
Antrean truk tak hanya mengular di SPBU Garuntang, SPBU dekat Hotel Kartika, antrean kerap juga terjadi hingga juga ratusan meter di Jl. Yos Sudarso, Kecamatan Panjang, Kota Bandarlampung. Di Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Tanjungsenang, antrean serupa nyaris terjadi setiap hari.
Akibat panjangnya antrean truk-truk tronton, para pengendara mobil atau sepeda motor yang melintas jalan tersebut jadi terganggu kenyamanannya dan dapat membahayakan keselamatan para pengendara lainnya.
Baca juga: Satlantas Akan Tindak Truk yang Antre BBM di Bahu Jalan Gatot Subroto
Iskandar Zulkarnain ketika koordinasi dengan pengelola SPBU Garuntang terkait antrean truk yang mengular hingga jalan raya (Foto Hajim/Helo)
Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Iskandar Zulkarnain mengatakan akan koordinasi kembali dengan Satlantas agar tidak ada lagi truk yang masuk kota untuk mengisi solar. "Kita akan koordinasikan agar truk-truk tidak lagi mengisi solar di dalam kota," ujarnya, Kamis (27/8/2026),
Yang pasti, Satlantas Polresta dan Dishub Kota Bandarlampung hingga kini belum mampu menertibkan antrean panjang truk di SPBU Garuntang. Pengelola SPBU juga angkat tangan. Dishub sudah dua kali turun ke lapangan untuk mengingatkan sopir dan pengelola SPBU Garuntang.
Baca juga: Antrean BBM Mengular di Jalan Soekarno-Hatta, Sopir, Minyak Habis, Kami Tak Bisa Kerja
Namun, menurut Ryan, pengelola SPBU Garuntang, angkat tangan. Pihaknya tak bisa melarang karena truk-truk tersebut memiliki barcode dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang pengisian BBM, katanya.
Para sopir truk mengatakan alasan mengisi solar di SPBU dalam kota karena yang di luar kota habis dan yang masih menyediakan BBM tersebut di dalam kota.
Baca juga: Cuma Gertak Sambel Penertiban Antrean Truk Solar di SPBU Garuntang
DPRD Lampung
Komisi IV DPRD Lampung Budi Yuhanda, tiga bulan lalu, Sabtu (27/6/2026), pernah mengatakan keprihatinannya atas antrean truk di SPBU Garuntang. Dia akan memanggil PT Pertamina. Namun, hingga kini, antren truk tetap saja mengular di SPBU Garuntang.
DPR RI
Hingga Komisi XII DPR RI pernah menyorot antrean truk di SPBU Kota Bandarlampung. Rabu (15/7/2026), Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengaku menemukan antrean panjang di sejumlah SPBU, khususnya di Kota Bandarlmpung.
Kata dia, Pertamina menyatakan stok BBM nasional dalam kondisi aman. "Nah tetapi memang terjadi anomali yang di lapangan, khususnya di Dapil Lampung 1, itu Kota Bandarlampung, ada antrean BBM," kata Putri.
Sebagai tindak lanjut, Komisi XII meminta PT Pertamina Patra Niaga memperbaiki sistem distribusi BBM dengan mengoptimalkan layanan di SPBU, termasuk mempertimbangkan penambahan jam operasional maupun kapasitas pelayanan di wilayah yang mengalami antrean.
DPR juga mendorong evaluasi terhadap batas volume pembelian harian BBM bersubsidi bagi kendaraan roda enam ke atas serta penyempurnaan sistem digitalisasi MyPertamina agar mampu mendeteksi ketidaksesuaian antara profil kendaraan dan jenis BBM yang didaftarkan.
Data BPH Migas yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) hingga 30 Juni 2026 mencapai 50,80 persen dari kuota APBN sebesar 19,16 juta kiloliter. Sementara itu, realisasi penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite mencapai 47,68 persen dari kuota 29,27 juta kiloliter.
Selain memastikan ketersediaan pasokan, BPH Migas juga terus memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, BPH Migas telah melakukan 1.296 kegiatan pembinaan kepada lembaga penyalur serta 1.840 kali koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dan memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Komisi XII DPR RI menegaskan akan terus mengawal evaluasi distribusi BBM bersubsidi agar masyarakat dapat memperoleh akses energi secara mudah, merata, dan tanpa hambatan, terutama di tengah kebutuhan yang terus meningkat. (Hajim)
