TUBABA LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM----
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Lampung, menyoroti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan Daerah Irigasi (DI) di delapan titik yang menelan anggaran sekitar Rp48,35 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ketua DPRD Tubaba, Busroni, SH, menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti berbagai informasi yang berkembang terkait dugaan proyek mangkrak, gagal konstruksi, hingga indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
"Pasti akan kita lihat terlebih dahulu secara menyeluruh. Saya selaku Ketua DPRD Tubaba akan tegas menindaklanjuti persoalan ini. Untuk itu, saya telah menugaskan Komisi III DPRD Tubaba agar segera turun ke lapangan guna melakukan penelusuran dan pengumpulan fakta terkait proyek tersebut," ujar Busroni, Rabu (10/6/2026).
Menurut Busroni, pengawasan terhadap proyek yang menggunakan anggaran negara harus dilakukan secara serius agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya para petani yang bergantung pada sistem irigasi untuk menunjang produktivitas pertanian.
Senada dengan itu, Ketua Komisi III DPRD Tubaba, Edi Anwar, menegaskan bahwa apabila nantinya ditemukan fakta proyek tersebut mengalami kegagalan, mangkrak, atau bahkan terdapat indikasi penyimpangan lainnya, maka seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan proyek harus dimintai pertanggungjawaban.
"Jika memang benar proyek itu gagal, maka Dinas PUPR Tubaba juga harus bertanggung jawab penuh. Sebab meskipun proyek ini merupakan program nasional, namun garis koordinasi dan pengawasan di daerah tentu tidak bisa dilepaskan dari peran Dinas PUPR Tubaba," tegas Edi Anwar.
Ia menjelaskan, Komisi III DPRD Tubaba telah menjadwalkan agenda turun lapangan pada pekan depan guna mengumpulkan data dan fakta secara langsung. Hasil peninjauan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam mengkaji mekanisme pelaksanaan proyek, termasuk pola pengelolaan pekerjaan dan pihak-pihak yang terlibat.
"Kita akan pelajari bagaimana mekanisme proyek ini berjalan, apakah pengerjaannya langsung dari pemerintah pusat, melalui kontraktor utama, sub kontraktor, atau ada keterlibatan pihak lain. Semua akan kita telusuri agar persoalan ini menjadi terang," katanya.
Proyek rehabilitasi jaringan Daerah Irigasi tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan sejumlah titik pekerjaan tidak berfungsi optimal, terbengkalai, bahkan diduga tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana PT Brantas maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon berulang kali belum mendapatkan respons.
DPRD Tubaba menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Rohman)