JAKARTA, HELOINDONESIA.COM -- Muktamar Nahdlatul Ulama NU tinggal menghitung hari, percakapan warga nahdliyyin dihebohkan dengan beredarnya secara luas info dan poster final paket titipan dari istana untuk suksesi kepemimpinan PBNU di Muktamar ke-35 NU, yang akan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum tambakberas Jombang.
KH Abdullah Aniq Nawawi, pengasuh PP Salafiyah Syafiiyah Banuroja, secara gambling memprotes keras isu paketan “istana” untuk paket kepemimpinan PBNU mendatang.
“NU bukan organisasi bentukan istana, dan pemimpin NU bukan jabatan titipan kekuasaan,” tegas Gus Aniq.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Savic Ali berpandangan bahwa Istana tidak akan ikut campur secara langsung dalam persaingan kursi ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar ke 35 nanti.
Meski begitu, ia tak menampik bahwa Presiden Republik Indonesia akan selalu memiliki kepentingan dengan PBNU.
“Saya kira dalam konteks Presiden (Prabowo), kalau dia bisa nyambung dengan siapapun figurnya, ngapain dia ikut-ikutan? Siapapun nanti yang jadi (ketua umum PBNU) kan bisa diajak ngobrol, bila ikut mencampuri dengan titipan calon, itu soal kelewatan,” ujar Savic, sapaan akrabnya.
Desakan Tokoh Berkonflik Tak Maju Jadi Calon Ketum dan Rais Aam
pada kesempatan yang lain, Intelektual dan penulis NU Studies Ahmad Baso menilai kader yang dinilai gagal menjalankan amanah organisasi dan justru memicu kerusakan sebaiknya tidak kembali dicalonkan sebagai Ketua Umum PBNU.
“Kita boleh membuka pintu selebar-lebarnya untuk semua kader, tapi untuk yang sudah melakukan pelanggaran jam’iyah, apalagi penyimpangan atas Qanun Asasi dan Khittah Nahdliyah, maka jangan lagi dicalonkan apalagi dipilih untuk menjadi pemimpin NU berikutnya,” kata Baso.
Menurut Baso, kepemimpinan NU seharusnya berorientasi pada pembinaan dan pengembangan organisasi, bukan kepentingan lain yang mengabaikan kemaslahatan jam’iyah.
Baso juga mengingatkan agar Muktamar ke-35 terbebas dari praktik politik uang dan intervensi kekuasaan.
“NU itu Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatul Bisyarah. Kalau benar-benar ulama, stop money politics dan intervensi pihak luar,” ujarnya.
Pengasuh Ponpes Wali Salatiga, Jawa Tengah, Gus Anis Maftuhin, mengungkapkan di akar rumput muncul istilah “la Miftaha wa la Yahya” atau “bukan Miftah dan bukan Yahya”, yang menurutnya bukan pendapat pribadi, melainkan aspirasi yang ia dengar dari sejumlah kiai sepuh.
“Perlu saya ceritakan asbabun nuzul kata “la Miftaha wa la Yahya”. Ketika kemudian keluar dari mulut saya itu bukan pendapat pribadi, ini adalah aspirasi dan saya sudah menemui kiai sepuh yang sangat berpengalaman, muncul kata-kata itu. Kemudian diamini oleh kami-kami yang ada di bawah,” pungkas Anis. (Rls)