JAKARTA, HELOINDONESIA.COM — Presiden RI Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih (KMP). Dalam reshuffle ketujuh sejak pemerintahan Prabowo berjalan, sebanyak 18 pejabat negara dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Perombakan kali ini tidak hanya menyentuh kursi menteri dan wakil menteri, tetapi juga sejumlah jabatan strategis di lembaga negara, termasuk Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Badan Reforma Agraria Nasional, Ombudsman, hingga pucuk pimpinan Polri.
Pelantikan berdasarkan Kepres No. 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri KMP Periode 2024-2029 serta Keppres Nomor 105/P Tahun 2026 mengenai Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Selain itu, terdapat keputusan mengenai pimpinan Ombudsman serta wakil kepala sejumlah badan.
Salah satu perubahan penting terjadi pada posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Pratikno tidak lagi menduduki posisi tersebut dan digantikan Sugiono, yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri.
Perubahan itu sekaligus membuat posisi Menteri Luar Negeri berganti. Arrmanatha Nasir dipercaya menggantikan Sugiono sebagai Menlu.
Perombakan juga menyentuh tiga posisi menteri koordinator. Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, sedangkan Dudung Abdurahman dipercaya menjadi Menko Politik dan Keamanan.
Di bidang industri, Prabowo melantik M. Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
Pucuk Polri Berganti
Perubahan paling strategis lainnya terjadi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prabowo melantik Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sementara Listyo Sigit mendapat penugasan baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Untuk posisi Wakapolri, Prabowo melantik Komjen Wahyu Hadiningrat.
Dengan demikian, reshuffle kali ini sekaligus mengubah susunan kepemimpinan di dua titik penting pemerintahan: lingkar Istana melalui KSP dan institusi kepolisian melalui Kapolri.
Dari Menkeu hingga Reshuffle Ketujuh
Reshuffle 1 Oktober menjadi kelanjutan dari rangkaian perombakan kabinet yang dilakukan Prabowo sejak awal pemerintahannya.
Sebelumnya, pada 14 September 2026, Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut merupakan reshuffle keenam.
Suahasil kemudian menyatakan akan menjaga kesinambungan kebijakan fiskal dan mempertahankan target defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap PDB, di bawah batas 3 persen yang ditetapkan undang-undang.
Kurang dari tiga pekan kemudian, Prabowo kembali melakukan perombakan dengan cakupan lebih luas. Kali ini bukan hanya satu kementerian yang berganti, melainkan sejumlah kementerian koordinator, kementerian teknis, lembaga negara, KSP, hingga pucuk kepolisian.
Daftar 18 Pejabat yang Dilantik
1. Menko Hilirisasi dan Transisi Energi: Bahlil Lahadalia.
2. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK): Sugiono.
3. Menko Politik dan Keamanan (Polkam): Dudung Abdurachman.
4. Menteri Luar Negeri (Menlu): Arrmanatha Nasir.
5. Menteri Perindustrian (Menlu): M. Sarmuji
Wakil Menteri:
1. Drajad Hari Wibowo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.
3. Luky Alfirman, Wakil Menteri Keuangan.
4 Muhammad Saleh Mustafa, Wakil Menteri Pertanian.
5. Irwan Meilano, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Kepala Badan/Lembaga dan Wakil Kepala:
1. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan.
2. Dedi Prasetyo, Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
3. Aryanto Wibowo, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
4 Fadil Imran, Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Ombudsman RI:
1. Nuzran Joher, Ketua Ombudsman RI.
2. Radian Syam, Anggota Ombudsman RI.
Kepolisian Negara Republik Indonesia:
1. Jenderal Suyudi Ario Seto Kapolri.
2. Komjen Wahyu Hadiningrat Wakapolri.
Reshuffle kali ini memperlihatkan perubahan yang cukup luas dalam struktur pemerintahan Prabowo. Sejumlah pejabat berpindah posisi, sementara beberapa jabatan strategis diisi figur baru.
Dengan perubahan tersebut, perhatian berikutnya tertuju pada bagaimana para pejabat baru menjalankan mandat dan menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo dalam pemerintahan hingga akhir periode 2024-2029. (HBM)