JAKARTA, HELOINDONESIA.COM ? Fraksi Demokrat DPR menegaskan besarnya anggaran yang digelontorkan untuk membangun infrastruktur, beberapa hal esensial yang menyangkut rakyat justru mengalami perlambatan bahkan stagnasi.
Ribuan triliun sudah kita siapkan dan kita belanjakan untuk membangun infrastruktur ternyata hal yang mendasar yang dibutuhkan rakyat kita tidak tersentuh.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan saat dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).
Marwan Cik Asan mengatakan, kondisi tersebut harus menjadi referensi pemerintah dan DPR untuk perbaikan ke depan, agar tidak terjadi kemunduran, padahal anggaran besar sudah dikeluarkan untuk membangun infrastruktur.
?Ini akan menjadi referensi kita semua untuk memperbaiki ke depan. Karena begitu banyak, ribuan triliun sudah kita siapkan dan kita belanjakan ternyata hal yang mendasar yang dibutuhkan rakyat kita tidak tersentuh. Malah mungkin mundur, ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama.? ujar Marwan Cik Asan.
Hal itu menyikapi paparan Kepala Bappenas tercantum beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian terkait dengan Indikator Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Konektivitas.
Catatan Bappenas itu antara lain; (1) melambatnya pertumbuhan akses rumah tangga terhadap hunian layak, (2) stagnasi persediaan akses air minum perpipaan, (3) belum optimalnya pembangunan dan penyelenggaraan layanan sanitasi, serta (4) pembangunan pelabuhan dan bandara perlu diisi ulang.
?Selama ini dana lebih banyak kita gunakan pada hal yang tidak kita butuhkan, kekinian. Ibukota Jakarta masih bagus kita sudah mikir mau pindah ke Kalimantan Timur,? katanya.
Kemudian, lanjut Marwan Cik Asan, kereta cepat kita belum perlu. Jalan tol kita masih oke bisa dipakai, kita sudah bangun kereta cepat. Bandara juga begitu, kita belum perlu bandara kita sudah bangun bandaranya dan lain sebagainya.
?Pelabuhan juga begitu akhirnya apa yang menjadi basic kebutuhan rakyat kita terbengkalai dan data ini sudah menjadi bukti nyata,? tutur anggota Badan Anggaran itu.
Akan halnya terkait dengan highlight Indikator Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Konektivitas terdapat beberapa hal menarik perhatian dalam Raker tersebut. Antara lain capaian persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau yang baru berada pada angka 60,66 persen dari baseline RPJMN 56,51% di tahun 2019.
Selain itu terdapat pula persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan yang pada baseline RPJMN 2019 sebesar 20,18 turun menjadi 19,47 di tahun 2022. (*)
(A Winoto)
