HELOINDONESIA.COM - Melalui anggota Tim 8 , Almuzammil Yusuf, PKS memberikan pernyataan sikap terkait perkembangan terakhir KPP (Koalisi Perubahan untuk Persatuan), sehubungan ditunjuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres pendamping bakal capres Anies Baswedan.
“Pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa pandangan terkait situasi dan kondisi politik nasional terkini, khususnya mengenai dinamika yang terjadi di dalam Koalisi Persatuan untuk Perubahan (KPP),” ungkap Almuzammil Yusuf dalam rilis yang beredar 31 Agustus 2023.
Pertama, PKS menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam koalisinya, tetapi belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama.
Di poin kedua, PKS menyatakan tetap nashi tetap merujuk keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) yakni mendukung Anies Baswedan sebagai cawaprs calon Presiden untuk Pilpres 2024.
Baca juga: Jumlah Kursi Nasdem dan PKB Memenuhi Syarat Untuk Mendaftarkan Capres-cawapres
“Kedua, sampai hari ini kami tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII, bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai calon Presiden Repubik Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024. Oleh karena itu PKS tetap kepada keputusan MMS VIII tersebut, dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan namanah tersebut,” tambah Almuzammil Yusuf, Ketua DPP PKS
Pada poin ketiga dijelaskan PKS berpeggang kepada kesepakatan seperti tertulis dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bahwa penetuan cawapres dilakuan oleh calon wakil Presiden Anies Baswedan.
“Poin ketiga, kami berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bahwa dalam penentuan Calon Wakil Presiden RI ditentukan oleh calon Presiden RI Anies Rasyid Baswedan,” kata Almuzammil Yusuf.
Baca juga: Penetapan Cak Imin Cawapres, Demokrat Akui Anies Tunduk Pada Surya Paloh
Untuk poin keemapat, PKS memohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar pemilu tahun 2024 mendatang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.
Sebelumnya muncul kabar menggemparkan, dari Partai Demokrat. Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mendapatkan informasi bahwa Anies Rasyid Baswedan dan Partai Nasdem telah meneken kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara sepihak.
Penandatanganan kerja sama yang dilakukan sepihak itu disebutnya dilakukan pada Rabu 30 Agustus. Informasi didapatnya dari Sudirman Said, wakil Anies di Tim 8.
Baca juga: Soal Wacana Duet Sandiaga-AHY, PSI Sebut Anies Bakal Terbuang
"Kami mendapatkan informasi dari Pak Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan bahwa Pak Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," ujar Riefky Kamis 31 agustus.
Menurutnya, persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh. Partai Demokrat sendiri sudah mengkonfirmasi informasi tersebut kepada Anies Baswedan dan dibenarkan oleh yang bersangkutan. Menurut Rifky, Partai Demokrat dipaksa untuk menerima kesepakatan tersebut.
Teuku Rifky Harsya menambahkan, guna menyikapi hal tersebut, Partai Demokrat akan menggelar rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketuanya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, keputusan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berada di tangan lembaga tersebut.
Dalam hal penunjukan Cak Imin oleh Nasdem dan Anies Bawswedan tersebut, menurut Partai Demokrat merupakan pengkhiatana, terhadap semangat perubahan dan pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol. Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," tandas Teuku Riefky. (**)
