HELOINDONESIA.COM - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua adalah organisasi separatis dan teroris. Kemenlu jangan sampai kalah di media sosial dengan oleh para sparatis dan teroris di Papua itu.
Kemenlu harus mengupayakan untuk menyampaikan kepada dunia internasional penting dilakukan supaya tidak timbul kesalahpahaman ketika TNI menindak mereka.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno saat mengikuti Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di DPR, Selasa 6 Mei 2023.
“Terlepas dari penamaan dari pemerintah, KKB Papua itu melakukan separatis dan teroris. Jangan sampai kita kalah di media sosial oleh para separatis Papua,” ujar Dave.
Baca juga: Sidang Lompat Pagar Ketua RT Wawan, Hadirkan 4 Saksi
“Jangan sampai pihak Indonesia ini kalah dalam permainan opini dengan KKB Papua yang terus-terus berbentuk opini bahwa TNI di sana adalah menindak, menindas hak asasi manusia. Sementara prajurit kita terus-menerus berguguran,” ungkap tambah Dave.
Dave yang juga politisi Fraksi Golkar itu menilai jika opini tersebut dibiarkan tanpa ditangani secara tepat, maka akan berpotensi mengikis kedaulatan bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, dirinya ingin Kemenlu mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk mencegah dunia internasional salah persepsi mengenai Indonesia.
“Nah, ini ya bagaimana langkah-langkah dari Kemenlu sendiri untuk terus meyakinkan dunia internasional bahwa kita ini melakukan penegakan hukum kepada mereka yang melawan terhadap kedaulatan NKRI,” imbuhnya.
Baca juga: Muncul ke Publik, Rebecca Klopper Minta Maaf Video Syur Miripnya Bikin Heboh
Anggota Komisi I DPR lainnya, yakni Sjarifuddin Hasan meminta ketegasan dari Kemenlu untuk menyuarakan dalam forum internasional bahwa sikap dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia bertujuan untuk melindungi kedaulatan Indonesia.
Hal ini penting agar Indonesia memperoleh dukungan penuh untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tanah air.
“Yang terjadi adalah pembunuhan yang terjadi setiap saat, (entah) apakah itu terjadi pada rakyat ataupun TNI, Polri, bahkan orang asli sekalipun. (kejadian ini) sering dipertanyakan, jika aparat kita bertindak tegas maka akan timbul suara-suara tentang HAM. Sebaliknya kalau dibiarkan, yang terjadi seperti saat ini (pembunuhan),” ujar politisi Partai Demokrat ini. (*)
(Winoto Anung)
