JAKARTA, HELOINDONESIA.COM — Babak baru polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir. Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah.
MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal pada Jumat (30/10/2026) dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. MA mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Majelis hakim kasasi dipimpin Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.
Putusan ini menjadi perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya juga diperiksa Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuska perkara terkait syarat pendidikan Gibran pada 6 Oktober 2026.
Perkara ini berawal dari gugatan Subhan Palal terhadap Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Surat tersebut berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran dari luar negeri ke jenjang pendidikan setara SMK, dengan peminatan akuntansi dan keuangan. Dokumen itu kemudian menjadi syarat administrasi pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Sebelum sampai ke MA, gugatan Subhan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Putusan itu kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
Subhan lalu mengajukan kasasi. Hasilnya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan. Dalam amar yang dilaporkan melalui laman Kepaniteraan MA, majelis menyatakan, “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.”
Suket Diminta Dinyatakan Tidak Sah
Dalam gugatannya, Subhan mengajukan sejumlah tuntutan. Ia meminta pengadilan mengabulkan seluruh gugatan, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya.
Dengan dikabulkannya kasasi dan seluruh gugatan, putusan MA menjadi perkembangan hukum baru terkait keabsahan surat penyetaraan tersebut.
Namun, salinan lengkap putusan yang memuat pertimbangan hukum majelis perlu dicermati untuk memahami secara menyeluruh dasar pembatalan, ruang lingkup amar, dan langkah pelaksanaannya.
Apakah Putusan MA Otomatis Menggugurkan Jabatan Gibran?
Inilah pertanyaan yang kemungkinan akan menjadi perhatian publik setelah putusan MA. Keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan dan status jabatan wakil presiden merupakan dua persoalan hukum yang harus dibedakan.
Putusan MA mengenai surat keterangan tersebut tidak dengan sendirinya dapat ditafsirkan sebagai keputusan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.
Persoalan lanjutan yang perlu dicermati adalah bagaimana putusan itu dilaksanakan oleh instansi penerbit dokumen, bagaimana status administrasi surat tersebut ditindaklanjuti, serta apakah muncul proses hukum lain yang relevan.
Untuk menyimpulkan dampak putusan terhadap status jabatan Gibran, diperlukan pembacaan utuh atas amar dan pertimbangan hukum MA, berikut ketentuan perundang-undangan yang relevan. Tidak tepat menyatakan Gibran otomatis kehilangan jabatan hanya berdasarkan pemberitaan tentang pembatalan suket tersebut.
Babak Baru Polemik Dokumen Pendidikan
Publik kini menunggu penjelasan resmi mengenai tindak lanjut putusan, terutama dari instansi pemerintah yang menerbitkan dokumen tersebut.
Pada akhirnya, perkara ini tidak cukup hanya dibaca sebagai pertarungan politik atau polemik di ruang publik. Yang harus dijelaskan adalah dasar hukum penerbitan surat, keabsahan dokumen yang digunakan, pelaksanaan putusan pengadilan, dan konsekuensi hukumnya berdasarkan aturan yang berlaku.
Putusan MA telah menjadi fakta hukum baru. Namun, dampaknya terhadap persoalan administrasi pendidikan maupun jabatan wakil presiden harus tetap ditempatkan sesuai batas dan kewenangan hukum yang berlaku. (HBM)
