LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Plafon Gedung Bagian Umum Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ambruk pada Senin pagi (29/9/2025). Peristiwa ini langsung memicu gelombang kritik dari aktivis hingga tokoh masyarakat, yang menilai keruntuhan gedung bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan akibat kelalaian pemerintah daerah dalam merawat aset publik.
Aktivis pencegahan korupsi Lampung Timur, Arif Setiawan, menilai insiden ini sebagai bukti lemahnya tata kelola anggaran daerah.
“Ini jelas akibat pembiaran. Gedung itu sudah puluhan tahun berdiri tanpa perawatan yang layak. Pernah direhab, tapi pengerjaannya asal-asalan. Bukankah dana pemeliharaan selalu dianggarkan tiap tahun? Saya yakin dana itu tidak benar-benar dijalankan,” tegas Arif.
Menurutnya, keruntuhan atap tersebut tidak bisa dikaitkan dengan faktor alam. “Tidak ada angin kencang, tidak ada badai, apalagi puting beliung. Jadi ini bukan bencana alam, tapi bencana tata kelola. Dana ada, tapi gedung tetap ambruk. Sangat mencurigakan,” ujarnya.
Arif pun mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut tuntas penggunaan anggaran pemeliharaan gedung. “Masyarakat berhak tahu ke mana larinya anggaran itu. Transparansi harus dibuka,” kata dia.
Gedung Sudah Lama Memprihatinkan
Arif menambahkan, kondisi Gedung Bagian Umum Pemkab Lampung Timur memang sudah lama memprihatinkan. Fasilitas dasar seperti toilet disebut sudah rusak parah, sementara perawatan yang pernah dilakukan hanya sebatas tambal sulam.
“Seharusnya dilakukan renovasi besar, bukan sekadar perbaikan ringan yang asal-asalan. Pemerintah juga harus segera melakukan pengujian struktur secara menyeluruh. Bisa jadi bagian lain gedung ini sudah rapuh dan menunggu waktu ambruk,” jelasnya.
Keselamatan Pegawai Jadi Taruhan
Arif menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh menunda lagi perbaikan serius pada gedung tersebut. Renovasi total harus menjadi prioritas anggaran, bukan hanya demi menjaga keselamatan pegawai, tetapi juga martabat pemerintah daerah.
“Ini soal harga diri pemerintah sekaligus keselamatan publik. Jangan sampai ada korban dulu baru bertindak,” pungkasnya. (Yulius Sanda)
