LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Tepat tidak kita pakai istilah "semengerikannya itu"? Satu bulan lebih pascatragedi banjir bandang dan longsor melanda wilayah 52 kabupaten/kota tiga provinsi terdampak: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, 21-26 November lalu; terkuak, total kini ada 22 desa dinyatakan hilang tersapu bencana.
Merujuk keterangan Mendagri Tito Karnavian saat jumpa pers di Halim Perdanakusumah Jakarta, Senin, dikutip Selasa (30/12/2025), terdapat 13 Gampong di Aceh, 8 desa di Sumatra Utara, 1 Nagari di Sumatra Barat. Yang hilang diterjang banjir bandang, terbawa arus dan longsor menerjang.
Beberapa dilaporkan tanpa jejak. Berikut warga, serumah-rumahnya.
Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim.
Terang Tito, 1.580 kantor pemerintah desa lumpuh: 1.455 di Aceh, 93 di Sumatra Utara, 32 di Sumatra Barat. Solusi pihaknya demi percepat pemulihan aktivitas pemerintahan desa yang lumpuh: bakal diterjunkan 1.054 praja IPDN per 3 Januari 2026.
Fakta tersebut menjadi bagian pelengkap pembaruan terkini, data dinamis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) soal statistik penyintas dan kerugian materiil.
Hingga Selasa pukul 20.30 WIB, total jumlah korban tewas yang berhasil ditemukan dan ditemukenali, dipulasari dimakamkan: 1.141 jiwa, dengan 10 besar terbanyak kini di Kabupaten Aceh Utara sejumlah 213 jiwa.
Disusul Kabupaten Agam, Sumatra Barat (192 jiwa); Tapanuli Tengah (127); Tapanuli Selatan, Sumatra Utara dan Aceh Tamiang (masing-masing 88), Aceh Timur (57), Kota Sibolga, Sumatra Utara (55); Bieureun, Aceh (39); Tapanuli Utara, Sumatra Utara (36); Kabupaten Padang Pariaman (35 jiwa).
Jumlah korban dinyatakan masih hilang dan belum berhasil diketemukan tim pencarian dan pertolongan gabungan: 163 jiwa.
Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, total penyintas selamat yang mengungsi kini berangsur berkurang tersisa 395,8 ribu jiwa.
Terbanyak di Kabupaten Aceh Utara 166,9 ribu jiwa, Aceh Tamiang 115 ribu jiwa, Gayo Lues 21,2 ribu jiwa, Aceh Timur 20,5 ribu jiwa, Bireuen 20,3 ribu jiwa, Pidie Jaya 14,8 ribu jiwa, Aceh Tengah 11,8 ribu jiwa, Tapanuli Selatan 4,7 ribu jiwa; Agam 4,3 ribu jiwa, dan Tapanuli Tengah 4 ribu jiwa, serta lainnya.
Membayangkan wajah-wajah pilu mereka, para penyintas pengungsi apatah lagi yang tak tersorot kamera wartawan, jurnalis foto, petugas, influencer, naravlog, relawan kebencanaan, relawan sosial, relawan kemanusiaan, para donatur kemanusiaan, hingga sesama warga yang berbondong jadi juru warta dadakan gegara bencana.
Pengungsi yang huni pengungsian layak sementara. Hingga, yang terpaksa memilih mengungsi di tenda-tenda darurat di lereng perbukitan terimbas yang rawan longsor, dan terjebak simalakama: kuatir bin trauma jika berpindah ke area lebih rendah, rawan sapuan banjir longsor susulan seiring cuaca ekstrem tak bersahabat, diprakira hingga pekan kedua Januari 2026 mendatang.
Pun dengan tetap bertahan sekalipun, tak ada jaminan terkecuali datangnya dari Allah, mereka bakal dijauhkan dari kerawanan kontur tanah sisa longsor, andai (dan semoga tidak) terjadi bencana susulan.
Kebayang rasanya. Terbayangkah oleh kita, andai terdapat satu saja di antara penyintas malang nan pengungsi itu sanak saudara kita? Sesak rasanya dada kita.
"Ya Allah Ya Tuhan kami, lindungilah dan selamatkan mereka ya Allah."
Berikut, meskipun ini terhitung data hasil pendataan kurun 9-18 Desember lewat, namun setidaknya bisa menggambarkan getir pilu, sedih bosan gembira campur baur jadi satu; situasi lapangan di total 225 titik pengungsian penyintas selamat, kategori 'pengungsi terpilah bencana banjir bandang dan longsor', terverifikasi BNPB.
BNPB mencatat, dari 225 titik pengungsian tiga provinsi, meliputi 194 titik di Aceh, 11 titik di Sumatra Utara, 20 titik di Sumatra Barat; hingga kurun pendataan tersebut dan boleh jadi masih sama tetap jumlah hingga kini, didiami sementara 115.420 jiwa pengungsi terdiri 55.180 laki-laki, 60.240 perempuan, dengan jumlah rumah tangga pengungsi sebanyak 32.329 keluarga, di 180 desa di 64 kecamatan di 19 kabupaten/kota terdampak.
Didalamnya, ada 2.643 bayi (6,6 persen), 11.258 balita 12-59 bulan (30,2 persen), 1.200-an ibu hamil, 2.600-an ibu menyusui, 10.800-an lansia 60 tahun ke atas (28,9 persen), sekira 34,4 persen anak 5-12 tahun, dan 4.120 penyandang disabilitas.
Pengungsi itu, tepatnya total pengungsi, ada sebagiannya hanya bisa terdiam menahan sedan kala ditanya putra-putrinya "kapan kita pulang ke rumah" dan sebagian besar ditemukenali merupakan pemilik rumah yang saat tragedi diterjang dahsyatnya banjir bandang mulai dari setinggi dada dewasa: 1-2 meter, hingga setinggi tiang PLN atau pohon kelapa: 5-8 meter; di sejumlah titik dilaporkan bahkan hingga setinggi 13 meter, lantas porak poranda.
Statistik dinamis BNPB mencatat, jumlah rumah warga yang rusak mencapai 166.925 unit. Terdiri 71.445 unit rusak ringan, 41.925 unit rusak sedang, 53.555 unit rusak berat.
Berikut infrastruktur publik, meliputi 803 unit rumah ibadah, 3.188 unit fasilitas pendidikan, 215 unit fasilitas kesehatan dilaporkan rusak, 97 jalan lumpuh, dan 90 jembatan putus.
Namun kabar baiknya, selain dari operasi tanggap darurat telah mampu membuka keterisolasian wilayah berkat jalan publik yang berhasil dibuka kembali aksesnya dari material reruntuhan longsor, material bekas longsor, material sampah segala sampah dan terutama kayu gelondongan raksasa dari hulu, sebanyak 87 rumah sakit yang sempat lumpuh total, kini dinyatakan telah beroperasi penuh kembali. Barakallah.
Akan halnya 3.188 unit fasilitas pendidikan yang terdampak, BNPB merincikan, terdiri atas 22.245 rombongan belajar (rombel). Dari total 6.431 ruang kelas yang rusak, kebutuhan ruang kelas darurat kini: 2.873.
Kebutuhan lain di lapangan? "141.335 school kit, dan 16.239 family kit," BNPB melaporkan.
Adapun perinci per lokus satuan pendidikan, bangunan fisik gedung sekolah yang rusak tersebut meliputi bangunan PAUD sebanyak 323 unit di Aceh, 309 unit di Sumatra Utara, dan 135 unit di Sumatra Barat.
Lalu, bangunan SD dan Madrasah Ibtidaiyah negeri/swasta setotal 525 unit di Aceh, 540 di Sumatra Utara, 278 unit di Sumatra Barat.
Lalu, bangunan SMP/Madrasah Tsanawiyah negeri/swasta setotal 217 unit di Aceh, 251 di Sumatra Utara, 153 unit di Sumatra Barat.
Lalu, bangunan SMA/Madrasah Aliyah negeri/swasta setotal 147 unit di Aceh, 61 di Sumatra Utara, 60 unit di Sumatra Barat.
Lalu, bangunan SMK negeri/swasta setotal 76 unit di Aceh, 44 di Sumatra Utara, dan sekian unit di Sumatra Barat.
Lalu, bangunan PKBM sebanyak 10 unit di Aceh, 11 di Sumatra Utara, 2 unit di Sumatra Barat. Serta, bangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) campuran di ketiga provinsi.
KELOMPOK RENTAN
Berikutnya, seraya meyakini total data angka jumlah penyintas selamat bukanlah sekadar angka statistik belaka, melainkan jumlah jiwa terancam yang hingga detik ini tengah terus memerlukan uluran tangan kita semua, per Selasa 30 Desember 2025 pukul 13.30 WIB, data Pusat Krisis Kementerian Kesehatan yang dirilis BNPB mencatat, masih terdapat 1.240.032 jiwa warga penyintas selamat latar kelompok rentan terdampak, di tiga provinsi.
Meliputi, 106.023 bayi (8,55 persen), 418.941 balita (33,78 persen), 107.092 ibu hamil (8,64 persen), 108.413 ibu menyusui (8,74 persen), lalu terbanyak yakni lanjut usia atau lansia 486.073 jiwa (39,2 persen), serta 13.490 jiwa penyandang disabilitas (1,04 persen).
Pembaca budiman, mari sejenak bayangkan: hari ini mereka sudah makan atau belum, hari ini mereka makan apa, nyenyakkah tidur mereka tadi malam, sehatkah raga mereka kini, bagaimana para ibu hamil ibu menyusui itu bertahan di tenda-tenda terpal wilayah rentan, terisolir, rawan bencana susulan?
Usai doakan keselamatan mereka lantaran potensi bencana banjir bandang dan longsor susulan itu nyata bahkan telah kejadian; dan usai sembari kita terus tak henti bersyukur, mari kita simak pernyataan publik reflektif, pernyataan berbau evaluasi segenap aksi gotong royong tanggap darurat lintas aktor kurun masa tanggap darurat 1-29 Desember 2025 di tiga provinsi, selain evaluasi umum dan proyeksi mitigasi bencana alam di Tanah Air kedepan, yang disuarakan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, pada dan seperti disitat pada Selasa (30/12/2025).
Kepala BNPB, dengan berangkat dari hasil amatan lapangan ketika terjadi bencana, melihat masih ada kesan bahwa lembaga penanganan bencana di daerah, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik Provinsi pun Kabupaten/Kota, belum memaksimalkan kewenangan dan kekuatan dalam menjalankan tupoksinya sesuai Undang-Undang Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Kepala BNPB menggarisbawahi beberapa penyebab fenomena ini, seperti studi kasus masih terdapatnya pucuk pimpinan BPBD masih berstatus pelaksana tugas (Plt) yang melekat dengan fungsi jabatan pemangku kepentingan di daerah seperti Sekretaris Daerah. Alias, Sekda merangkap Plt Kepala Pelaksana (Kalaks) BPBD misal. Status Plt ini dinilai hanya memiliki tanggung jawab namun tak memiliki kewenangan penuh.
Konteks kekinian, dia berharap Kepala BPBD Provinsi atau Kalaks BPBD Kabupaten/Kota dapat memiliki kewenangan penuh untuk mengantisipasi potensi bencana di momen libur Nataru 2025-2026 ini.
Sebelumnya, dia menyebut data kejadian bencana tiga tahun terakhir: 2022-2025, bersifat fluktuatif. Kendati sekurun itu BNPB mencatat sedikitnya 3.176 jumlah kejadian bencana, namun BNPB terus berupaya menekan dampaknya.
BNPB turut peringatkan ulang, kejadian bencana yang dipicu fenomena siklon tropis Senyar beberapa waktu lalu menyebabkan jumlah korban; baik meninggal dunia, luka maupun hilang di angka lebih dari 1.100 jiwa.
Ini harus dijadikan pembelajaran, antisipasi kedepan oleh seluruh lingkup pemda. Sebab "selain jumlah korban jiwa yang meningkat, angka kerugian jua bertambah," tandasnya.
Menurutnya, beberapa kejadian bencana seharusnya dapat dicegah atau minimal ditekan dampaknya. Namun apa yang ditimbulkan akibat siklon tropis Senyar harus jadi atensi penuh. Sebab, per data hari ini, ada 3.176 kejadian yang secara garis besar berjenis bencana hidrometeorologi basah.
Dia menginjeksi, hal ini sekaligus menandai dalam upaya menurunkan dampak bencana masih menjadi tantangan bersama.
"Urusan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja. Perlu ada campur tangan berbagai pihak baik pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, komunitas hingga media massa," ujar pria yang sempat menyebut 'bencana Sumatra hanya tampak mencekam di media sosial saja' lantas buru-buru meminta maaf usai pernyataan nirempati-nya itu viral resahkan publik terutama penyintas bencana.
Terkait progres penanganan bencana disebabkan siklon tropis Senyar di 3 provinsi, Kepala BNPB bilang, hingga hari ini (Selasa 30 Desember 2025), lima kabupaten/kota mulai masuk fase transisi pemulihan menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kendati demikian, Kepala BNPB tak ingin ini menjadikan pemda di wilayah terdampak menurunkan tingkat kewaspadaan. Sebab apa, "potensi cuaca ke depan masih dapat berpotensi memicu kejadian bencana serupa," sebutnya mengingatkan.
Sebagai bentuk antisipasi bagi daerah lain, Kepala BNPB merekomendasikan seluruh komponen di daerah dapat lakukan mitigasi, peningkatan kesiapsiagaan ragam upaya.
Misal, monitoring lapangan hingga apel kesiapsiagaan. Dua ini jadi satu kesatuan tak terpisah, sebab kekuatan tiap-tiap daerah dapat terukur dari sinergi yang nyata.
Dia minta, kepala daerah tak ragu dalam menetapkan status siaga dan tanggap darurat bencana. "Penetapan status ini bukan untuk dimaknai daerah tidak siap atau justru terlalu percaya diri. Namun sebagai langkah konkret secara regulasi agar pemerintah pusat, seluruh stakeholder, dapat memberikan intervensi positif sebagai kekuatan tambahan," jelasnya.
"Kembali ke laptop", Kepala BNPB berharap kepada BPBD tak ragu jalankan tupoksinya sesuai UU Penanggulangan Bencana. Bahwa BPBD harus jadi koordinator, komando dan pelaksana di lapangan, membawahi seluruh stakeholder demi ketangguhan daerah.
"Dengan peran nyata tersebut, seluruh komponen daerah seperti TNI, Polri dan lembaga lainnya akan otomatis membantu dalam lingkup penanganan bencana."
Pun, bagian langkah mitigasi bencana dan mitigasi risiko bencananya sekaligus yang tak boleh dilupa, yakni peringatan dini demi peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Untuk itu, arahan khusus Kepala BNPB, agar BPBD bersama pengampu kebijakan serta pemangku kepentingan terkait dapat beri fasilitas dan infrastruktur kebencanaan yang mudah dipahami rakyat. Rambu, peta risiko bencana ialah contoh sederhana yang harus diperkuat, sehingga jika terjadi tanda-tanda bencana, warga dapat segera evakuasi mandiri dan tidak terdadak.
Tak sampai situ, Kepala BNPB menegaskan pula, kejadian banjir, banjir bandang, angin topan, dan tanah longsor hingga likuifaksi itu bukan hanya persoalan cuaca semata nun juga problem tata ruang dan lingkungan.
"Setiap wilayah permukiman harus memiliki drainase dengan fungsi yang sesuai termasuk penampungan seperti embung atau kolam retensi, sehingga apabila terjadi hujan, air tidak menggenangi permukiman."
Dari berbagai atensi problem lapangan dan bentang solusi serta resolusi kebijakan yang mengemuka dalam Rakor yang juga dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) Teuku Faisal; gubernur, bupati dan walikota, Kepala BPBD se-Indonesia.
Kepala BNPB menebalkan, serangkaian upaya praktis, mangkus dan sangkil seperti dijelaskan di atas dapat dilakukan demi cegah serta minimalisir dampak bencana.
Hal paling sederhana itu diharapkan dapat dilakukan nyata berkesinambungan, demi selamatkan banyak jiwa maupun menekan kerugian material.
Sementara terpisah, pantengan sepanjang berlangsungnya melalui live streaming akun media sosial resmi DPR, Selasa, Wakil Ketua DPR Prof Dr Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bahas penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, terkait rencana kunjungan kerja Presiden Prabowo kali ketiga, ke Bumi Serambi Mekkah, Rabu (31/12/2025).
Dasco, atau "si Kancil" julukan unik buatnya dari Prabowo, memimpin langsung jalannya Rapat Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI tersebut di Banda Aceh, Selasa pagi.
Rapat dihadiri sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad; Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf dan Tedi Bharata, Kepala Satgas Darurat Jembatan yang dijabat KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak , Dirut PLN Darmawan Prasodjo, dan Dirut Telkomsel Nugroho.
Juga, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh), Gubernur Sumatra Utara M. Bobby Afif Nasution dan Wakil Gubernur Surya, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah dan dan Wakil Gubernur Vasco Ruseimy, dan Bupati/Walikota se-Aceh.
Pembaca, sementara ada dua pointers yang redaksi petikkan dari forum tersebut. Yakni, penjelasan sahih bernada membelalakkan dari sang Menteri PU, Doddy Hanggodo.
Soal kebenaran fakta bahwa banjir bandang dan longsor khususnya di Aceh, notabene telah menimbulkan dampak serius baru: pendangkalan dan pelebaran sungai-sungai (Krueng) di wilayah terdampak hingga tiga kali lipat akibat material bencana —mulai dari rumah-rumah warga beserta seluruh isinya, sampah aneka rupa, tanah, pasir, lumpur pekat, 'anggota tubuh' pohon yang tersapu banjir pun bersama tanah longsoran dan aneka kayu gelondongan kecil besar hingga diameter raksasa, belum lagi bangkai binatang dan segala macam lainnya—, yang menyebabkan Water Treatment Plant (WTP) tertutup lumpur.
Berikut, fakta sahih bahwa hingga Selasa, telah terpasang 36 jembatan darurat jenis Bailey —22 unit hasil kerja Satgas Darurat Jembatan, 14 unit hasil kerja Kementerian PU, di segenap wilayah terdampak di tiga provinsi yang yang membutuhkan segera dan memenuhi assesmen kelayakan teknis.
Pengadaan jembatan darurat ini diketahui super vital dalam menormalisasi tidak saja jalur mobilitas orang dan barang tetapi juga dalam percepatan misi penyelamatan warga penyintas selamat.
Dua ini cukup menggetarkan hati bukan, demi untuk membayangkan, sekali lagi kita pakai diksi "semengerikannya" itu: besaran skala sekaligus besaran dampak bencana ini. Pada saat, sesaat sesudah, hingga kini atau genap hari ke-33 pascabencana, dan hingga tertangani seluruhnya kelak.
Akan tetapi, Allah tidak tidur. Sesaat seruak kabar betapa besar skala bencana Sumatra ini memviral lewat berbagai unggahan warga tiga provinsi di ragam platform media sosial melalui siaran langsung maupun unggahan terbatas foto terkini maupun video amatir sebelum akses telekomunikasi dan akses internet 100 persen terputus, pun aksi-aksi spontan bagikan ulang (reshare) unggahan.
Kali ini, media sosial: rezim maya tak bertuan ini "berjasa" mewarta massif situasi pilu medan bencana, tanpa sunting, tanpa beban riksa, tanpa sensor, apa adanya.
Dan kemudian berkembang, "berjasa" pula melahirkan kumpulan demi kumpulan kilat bala bantuan Allah: donasi kemanusiaan.
Dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Rote, kembali: bangsa nan beberapa kali dinobatkan, diakui sebagai bangsa paling rajin berderma, kata lain sebagai bangsa paling dermawan di dunia ini, sontak sesontak saling terhubung dalam barisan panjang relawan kebencanaan, relawan medis, relawan sosial, relawan kemanusiaan, galang salur donasi demi donasi: ribuan ton dan sortie paket bantuan logistik darurat.
Baik yang galang donasi perempatan jalan hingga grup WA, galang salur oleh ormas keagamaan hingga institusi negara, konser amal 100 musisi, galang salur donasi 'warga bantu warga' via platform crowdfunding tepercaya, hingga bongkar celengan ala bocah viral Papua.
Setuju, sebut para pahlawan kemanusiaan itu: bala bantuan yang Allah kirimkan?
Dalam perspektif Islam, sebagaimana Allah firmankan: "Kemenangan atau pertolongan Allah itu dekat bagi mereka yang bersabar". (Q.S. Al-Baqarah: 214)
Sebab apa, sebab Allah turunkan bencana sebagai ujian, sebagai uji tempa keimanan,
sebagaimana firmanNya: "Bencana menguji keteguhan spiritual dan keimanan manusia." (Q.S. Al-Baqarah: 155-157).
Pun, bencanalah cara Allah memanggil hamba-Nya kembali, sebagai 'tazkirah'
atau peringatan agar kembali ke jalan-Nya, sadar kuasa-Nya, agar kembali bertobat.
Dan di antaranya terdapat kausalitas, hukum sebab akibat dari perbuatan semena-mena manusia (baca: perusak hutan Sumatra) pun sebagaimana pengingat Allah di firmanNya, bahwa "sebagian kerusakan di bumi akibat tindakan manusia sendiri, seperti kerusakan lingkungan." (Q.S. An-Nisa: 79).
Tetapi bencana bukanlah akhir. Justru ia lah kesempatan bermuhasabah, berusaha lebih mendekat lagi kepada Allah.
Secara bersamaan, Dia telah sediakan tak terhingga: jalan keluar. Atas seizinNya, atas sepengetahuan dan pertolonganNya, jalan keluar hadir lewat kreativitas manusia yang berusaha, bersabar bertawakal, seperti sabda Rasul dalam Hadis Riwayat Tirmidzi: "Menunjukkan ridha atas ujian Allah akan mendatangkan ridhaNya."
Serta lewat kreativitas manusia yang dengan sabar dan penuh keyakinan; pertolongan Allah jualah sebaik-baiknya pertolongan, seperti firmanNya: "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." (Al-Insyirah: 5-6)
Selalu ada hikmah, janji kemudahan di balik tiap bencana. Solidaritas sosial sesiapapun pahlawan kemanusiaan di medan bencana Sumatra, contoh bukti lestarinya ajaran Rasul seperti diriwayatkan sejumlah Hadis.
Bahwa bagi muslim berlaku kewajiban sosial pembukti kesalehan sosial: bantu sesama yang tengah terdampak bencana, perkuat solidaritas. Sebab bagi kaum mukmin, sakit lainnya setara bagai sakit dirinya.
Tuhan, bangkit pulihkan, kuatkan Sumatra. (Muzzamil)
