SEMARANG, HELOINDONESIA.COM - Kualitas advokat sangat menentukan perlindungan terhadap masyarakat. Advokat yang kompeten dan berintegritas akan mampu menjaga kepentingan kliennya. Kalau advokatnya pintar dan jujur, maka masyarakat yang terlindungi.
Sosok advokat juga sesungguhnya adalah primus inter pares (yang pertama di antara yang setara). Mereka bukanlah sosok ''kaleng-kaleng'' atau KW 3, namun berkategori premium.
Kalimat motivasi tersebut diungkapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Nasional (DPN Peradi), Prof Dr Otto Hasibuan SH MH saat menghadiri acara Pengangkatan, Pembekalan dan Seminar Nasional Sosialisasi KUHAP di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jateng yang digelar DPC Peradi Kota Semarang di Auditorium Unissula, Semarang, Sabtu 11 April 2026.
''Advokat harus pintar dan jaga etika. Jangan sampai karena tidak kompeten atau tidak jujur, klien justru dirugikan,” tegasnya.
Hadir dalam acara pengangkatan advokat dan seminar nasional Rektor Unissula Prof Dr Gunarto SH MH, Dekan FH Unissula Prof Dr H Jawade Hafidz SH MH, dan Ketua DPC Peradi Kota Semarang Kairul Anwar SH MH beserta jajarannya.
Sedangkan nara sumber seminar nasional yang dipandu Dr H D Djunaedi SH SpN MH yaitu Guru Besar Hukum Pidana FH Undip Prof Dr Pujiyono SH MHum, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana FH Unissula Prof Dr Sri Endah Wahyuningsih SH MHum, dan advokat terkemuka Prof Dr Ir Firmanto Laksana SH MM MH CLA.
Otto juga mengapresiasi tingginya animo peserta pengangkatan advokat dan seminar yang diikuti 724 orang secara offline dan 1.296 orang lewat daring. Menurutnya, jumlah peserta yang mencapai 2.000 orang merupakan capaian yang jarang terjadi. Kegiatan tersebut dihadiri
“Ini luar biasa, menembus angka 2.000 peserta. Jarang sekali ada kegiatan dengan animo sebesar ini,” ungkapnya.
Baca juga: 7 Kampus Indonesia Bersatu di Belgia, Usung Misi Pangan Berkelanjutan FORC3S
Disinggung soal peran Komisi III DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja penegak hukum, khususnya dalam implementasi KUHAP yang baru, menurut Otto fungsi tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang wajar dalam sistem ketatanegaraan.
“DPR punya fungsi pengawasan. Itu penting untuk memastikan kinerja penegak hukum berjalan baik,” kata wamen Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tersebut.
Upgrading Skill
Sementara itu, Ketua DPC Peradi Kota Semarang Kairul Anwar menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan program peningkatan kapasitas (upgrading skill) anggota yang dikemas dalam seminar nasional. Tema yang diangkat pun aktual, yakni terkait Undang-Undang Perampasan Aset.
“Program ini memang kita peruntukkan bagi anggota DPC Peradi Semarang. Tapi juga terbuka untuk masyarakat umum dan anggota Peradi lain, baik offline maupun online,” ujarnya.
Selain seminar, agenda penting lainnya adalah pengangkatan advokat baru. Menurut Kairul, pengangkatan tersebut menjadi tahapan penting sebelum para advokat menjalani penyumpahan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
“Hari ini mereka sudah diangkat oleh organisasi. Tapi untuk bisa beracara, masih harus melalui penyumpahan di Pengadilan Tinggi yang rencananya digelar 28 April,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh persyaratan administrasi para calon advokat telah terpenuhi. Saat ini tinggal menunggu pelaksanaan teknis penyumpahan.
Sekretaris DPC Peradi Semarang Dr Dwi Nuryanto Ahmad menambahkan ke depan kegiatan serupa akan menjadi agenda rutin. Setiap pengangkatan advokat akan dirangkaikan dengan seminar hukum.
“Setiap ada pengangkatan, akan kita sisipi seminar. Ini akan menjadi kegiatan rutin organisasi,” katanya. (Aji)
