LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM — Kehadiran Partai Gerakan Rakyat (PGR) tak hanya menambah daftar partai politik nasional, tetapi juga mulai masuk radar dinamika politik Lampung. PGR secara resmi menyerahkan berkas persyaratan administratif untuk validasi di provinsi ini.
Gerakan Rakyat dideklarasikan dari ormas jadi partai pada saat setelah Rakernas I Tahun 2026, Minggu (18/1/2026), pelantikan pengurus DPP Gerakan Rakyat 2026-2031 . Hadir Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat , Sahrin Hamid diapit Anies Rasyid Baswedan dan Sekjend, Muhammad Ridwan.
Sekwil DPW GRL, Firmansyah, didampingi Yusrizal serahkan berkas ke Bakesbangpol Provinsi Lampung, Heriza Kurniawan,
Sekwil DPW GRL, Firmansyah, didampingi Yusrizal Karana selaku anggota Tim Asistensi Partai menyerahkan berkas kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bakesbangpol Provinsi Lampung, Heriza Kurniawan, SH., M.IP, Senin (9/2/2026).
Heriza menyatakan persyaratan administrasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik serta surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Heriza,Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal selalu membuka ruang komunikasi dengan seluruh partai politik, baik yang memiliki kursi di DPRD maupun yang belum, sebagai bagian dari tugas gubernur sebagai pembina politik di daerah.
Diketahui sebelumnya, sejumlah DPD PGR di kabupaten/kota sempat mengalami kendala akibat adanya persyaratan tambahan yang diminta oleh Bakesbangpol setempat, seperti NPWP, pakta integritas, dan surat pernyataan tidak dalam sengketa.
Perbedaan penerapan aturan tersebut menyebabkan proses pengajuan berkas di sejumlah daerah menjadi tertunda. Menanggapi hal itu, Heriza meminta DPW maupun DPD segera berkoordinasi apabila kembali menghadapi persoalan serupa.
Sekretaris DPW PGR Lampung, Firmansyah, mengatakan pihaknya terus mendorong seluruh pengurus partai di tingkat kabupaten/kota agar segera menyelesaikan persyaratan administratif ke Bakesbangpol di daerah masing-masing.
"Dalam waktu dekat, DPW akan menggelar diskusi melalui zoom meeting yang melibatkan pengurus DPW, DPD, dan Tim Asistensi untuk mencari solusi bersama. Targetnya, seluruh DPD sudah tervalidasi pada akhir Februari ini,” pungkasnya
Provinsi Lampung yang selama ini dikenal sebagai lumbung suara sekaligus medan persaingan keras antar-elite, PGR hadir sebagai partai alternatif yang mengakomodir persoalan klasik seperti ketimpangan ekonomi, konflik agraria, kemiskinan struktural, hingga keluhan akses layanan publik.
Kondisi tersebut menciptakan ruang bagi partai-partai baru yang mengusung politik alternatif berbasis gerakan rakyat. PGR memosisikan diri sebagai partai yang lahir dari kegelisahan terhadap praktik politik elitis dan oligarkis yang dinilai kian menguat, termasuk di daerah.
Dengan mengusung isu keadilan sosial, kedaulatan ekonomi rakyat, dan pemberantasan korupsi, partai ini menyasar segmen pemilih akar rumput: petani, buruh, nelayan, serta pelaku UMKM yang selama ini kerap menjadi objek politik musiman.
Meski demikian, tantangan PGR di Lampung tidak ringan. Infrastruktur partai, pengenalan figur, serta konsistensi kerja di tingkat basis akan menjadi penentu apakah partai ini mampu bertahan dan berkembang, atau sekadar menjadi pelengkap daftar peserta pemilu.
Di tengah riuhnya kontestasi dan kuatnya tarik-menarik kepentingan elite lokal, Partai Gerakan Rakyat kini diuji: mampukah benar-benar menjejak di tanah Lampung sebagai suara rakyat, atau hanya sekadar lewat sebagai wacana politik baru. (Rls/HBM)