Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mendesak pemerintah segera mengeksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif duduki jabatan sipil.
Memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan.
Mahkamah Konstitusi (MK) RI dalam putusan dismissal yang digelar Kamis (26/6/2025) sore, menolak gugatan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Pes
Pada sidang terakhir Mahkamah Konstitusi (MK) RI PHPU Pilkada Pesawaran, para tergugat tak dapat membuktikan Bupati Terpilih Aries Sandi Darma Putra pernah ikut
Mahkamah Konstitusi (MK) RI kembali menggelar pemeriksaan persidangan permasalahan ijazah calon Bupati (Cabup) Pesawaran Aries Sandi Darma Putra pada Jumat (7/2
Andika-Hendi Cabut Gugatan Perkara Hasil Pilgub Jateng di Mahkamah Konstitusi
Diikuti oleh 79 peserta, dan berbarengan dengan Ujian Seleksi Kompetensi PPPK Kabupaten Sukabumi.
Putusan MK yang menolak gugatan Pilpres 2024 dari kubu 01 dan 03 dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai, adaban hukum di mahkamah konstitusi itu belum berhasil dan belum berlaku.
Putusan MKMK nomor 2 tahun 23 itu sendiri, konteks putusan Mahkamah nomor 141 tahun 2023 antara lain telah menegaskan MKMK tidak berwenang membatalkan pemilu.
Tebak-tebakan tentang isi putusan Mahkamah konstitusi (MK) yang akan dibacakan pada Senin (22/4/2024) terus bermunculan.
Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan tidak ada kebocoran putusan sengketa Pilpres 2024, yang akan dibacakan pada Senin (22/4/2024).
Nepotisme dengan menabrak segala aturan dan merusak tata nilai etika, moral dan hukum akan semakin parah jika dibiarkan.
Putusan Mahkamah Konstitusi No 90 yang memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres 2024.
Mahfud MD pun mengutip Harvard and Book Tahun 2012 yang menilai MK Indonesia adalah salah satu dari 10 MK terbaik di dunia.
Mahkamah Konstitusi (MK) RI mengabulkan sebagian gugatan uji materi dengan pemohon Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty.
Suhartoyo menyebut MK kini sudah memiliki instrumen pengawasan, yakni Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku salut kepada dua mahasiswa cerdas dari UI, Ahmad Alfarizi dan Nur Fauzi.
Adapun jangka waktu limatahun telah keluar dari kepengurusan partai politik sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung.
Adalah salah mereka yang mengatakan bahwa kisruh pemilu ini tidak bisa diselesaikan melalui angket. Bisa, dong.
Namun setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK Anwar Usman memutuskman adanya pelanggaran etik terhadap enam hakim Mahkamah Konstitusi (MK) term
Untuk itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) didesak memecat komisioner KPU atas dugaan pelanggaran kode etik tersebut.
Termasuk dalam waktu dekat kami akan mengajukan laporan pelanggaran administrasi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),
karena selama ini, KPK lebih mendalami perkara korupsi. Padahal nepotisme dan kolusi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Jadi kita minta KPK juga fokus
Melabeli pencalonan Gibran cacat hukum sepertinya bahasa terlalu ekstrem sebab putusannya masih berlaku, final dan mengikat, serta Putusan MK harus dihormati, s
Karena ganti kerugian yang diajukan oleh para aktivis ini materilnya Rp 10 juta dan imateriel tadi disampaikan sudah ada background-nya sebesar Rp 1 triliun,
Oleh karena itu Anwar Usman selayaknya mengundurkan diri dari lembaga MK karena sudah cacat sebagai hakim konstitusi.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyepakati Suhartoyo menjadi Ketua MK untuk periode 2023-2028 menggantikan Anwar Usman
Menanggapi pemecatan dirinya tersebut, Anwar mengatakan jika jabatan tersebut adalah mutlak milik Tuhan. Kan saya sudah bilang, jabatan milik Allah, kata Anw
Saya ngikuti saja,” kata Gibran, dalam keterangannya dikutip Selasa (7/11/2023) sore.
Tidak terdapat kewenangan MKMK untuk melakukan penilaian hukum terhadap Putusan MK, terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suat
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan memberhentikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman.
Sejumlah massa yang menyebut dirinya sebagai Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) pada Selasa (7/11/ 2023) kembali menggeruduk kantor Mahkamah Konstitusi.
sebanyak 37,0 persen responden menyatakan bahwa Presiden Jokowi ikut terlibat dalam keputusan Mashkamah Konstitusi terkait batasan usia capres-cawapres, Direkt
petitumnya juga meminta MK menunda pemberlakuan putusan bernomor 90/PUU-XXI/2023. Selanjutnya, TAPDK meminta KPU tidak menerapkan Psasal 169 huruf (q) UU Pemilu
Sanksi yang diberikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kepada Ketua MK disebut-sebut bisa berpengaruh terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka di
Menurut Handesbaltt, pen-Cawapres-an Gibran dipandang sebagai bentuk politik dinasti yang merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia.
Dugaan kuat Ketua MK Anwar Usman melanggar kode etik saat memutuskan usia Cawapres dengan pengalaman sebagai kepala daerah.
Aksi mereka tertahan oleh barisan polisi di Patung Kuda Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).
Itu tidak bisa disahkan oleh KPU. Kalau kemudian masyarakatnya bawa sengketa ke Bawaslu yakni sengketa administrasi, dengan alasan Gibran dianggap belum memenuh
Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang terbuka untuk umum yang juga disiarkan di channel YouTube, Senin (23/10/202
Menurut dia, keputusan MK tersebut secara tidak langsung aksan berdampak buruk pada Jokowi karena akan dikenang sebagai Presiden Indonesia yang buruk, dengan me
Putusan MK di luar kewenangannya dapat menimbulkan instabilitas politik yang membahayakan persatuan nasional,” kata dia Jakarta, Selasa (17/10).
Mengenai putusan MK silakan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi, jangan saya yang berkomentar, silakan juga pakar hukum yang menilainya, ujar Jokowi, dalam video
Putusan ini jelas hanya akal-akalan saja. Mahkamah Konstitusi hari ini meruntuhkan marwahnya sendiri sebagai benteng penjaga konstitusi,”
Saya baru mengerti kalau ditolak (batas usia 35 tahun). Aku ora gagas (saya tidak peduli) ditolak, apa diterima, ucapnya.
Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana mencuit putusan Mahkamah Konstitusi melalui aku X-nya menyusul hasil persidangan gugatan batas usia capres cawapre
Perubahan satu hakim MK dalam hal ini Aswanto menjelaskan, ada konspirasi jahat dari DPR dan pemerintah, ujar dia.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Hamdan Zoelva mengatakan, pemanggilan Cak Imin oleh KPK, ibarat orang sedang hajatan lalu ditangkap.
