HELOINDONESIA.COM -Ratusan sopir angkutan kota yang terdampak operasional Trans Jatim dan tergabung dalam Front ASAM (Front Aliansi Sopir Angkutan Malang) menyatakan siap turun ke jalan apabila kesepakatan yang tertuang dalam notulen hasil audiensi dengan Dinas Perhubungan Jawa Timur tidak dijalankan sesuai isi kesepakatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Koordinator Lapangan Front ASAM, Bambang Kurniawan, didampingi seluruh anggota ASAM saat menggelar jumpa pers di area Terminal Arjosari, Kota Malang, Senin (3/8/2026).
Bambang menegaskan pihaknya menolak pertemuan yang diselenggarakan Dishub Jatim di Hotel Harris Kota Malang karena dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan tertulis dalam notulen hasil audiensi di Surabaya pada 29 Juli 2026.
Baca juga: Abdul Majid: Forum Global Disability Summit Momentum Penguatan Inklusif Indonesia
“Pertama-tama kami ingin menegaskan bahwa kami menolak pertemuan yang dilaksanakan oleh Dishub Jatim hari ini di Hotel Harris Kota Malang, karena hal ini di luar dari kesepakatan tertulis dalam notulensi hasil pertemuan dengan pihak Dishub Jatim di Surabaya,” tegas Bambang.
Menurutnya, pertemuan di hotel tersebut bukan menjadi solusi bagi sopir angkutan yang terdampak secara ekonomi, melainkan lebih menitikberatkan pada sosialisasi penerima manfaat program Trans Jatim.
“Pertemuan di hotel tersebut bukan menjadi solusi untuk sopir angkutan terdampak, namun lebih pada substansi sosialisasi penerima manfaat dari Trans Jatim. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan sikap Front ASAM sebagai pihak yang terdampak secara ekonomi akan kehadiran program tersebut,” ujarnya.
Baca juga: Tiga Bank Dunia Tarik Dana Rp11 Triliun dari Indonesia, Ini Alasannya
Front ASAM menegaskan tidak menolak keberadaan Trans Jatim, namun meminta seluruh proses berjalan sesuai kesepakatan yang telah dibuat sendiri oleh Dishub Jatim dalam notulen audiensi sebelumnya.
“Sekali lagi kami tegaskan, Front ASAM tidak menolak adanya Trans Jatim. Hanya saja kami meminta semua berjalan sesuai dengan kesepakatan yang pihak Dishub Jatim sudah buat sendiri yang ada dalam notulensi, terutama pada poin membuat kajian ulang trayek Trans Jatim koridor 1 dan 2 dengan melibatkan sopir angkutan terdampak,” kata Bambang.
Selain kajian ulang trayek, Front ASAM juga menuntut adanya dukungan konkret terhadap kesejahteraan sopir angkot terdampak. Mereka meminta pemerintah menerima usulan DPD Organda Jawa Timur agar minimal dua persen dari insentif pajak pendapatan, baik tingkat kota maupun kabupaten, dialokasikan untuk program pemberdayaan dan kesejahteraan sopir angkot.
Front ASAM berharap alokasi anggaran tersebut dapat dimasukkan dalam APBD Kota Malang maupun APBD Provinsi Jawa Timur sehingga memiliki dasar hukum yang jelas.
Mereka juga meminta Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan khususnya Dinas Perhubungan agar lebih serius mengakomodasi tuntutan para sopir melalui pertemuan yang intensif dan menghasilkan keputusan konkret.
“Apabila hal ini tidak segera mendapat perhatian Pemkot Malang ataupun Dishub, maka kami Front ASAM akan melakukan aksi turun jalan (demonstrasi) besar-besaran di Kota Malang,” tegas Bambang.
Sementara itu, kuasa hukum Front ASAM dari organisasi ADRONE, Paulus Dading, mengatakan pihaknya masih mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah.
“Kami masih mendorong agar masalah ini bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa langkah hukum juga telah dipersiapkan apabila dialog tidak menghasilkan penyelesaian.
“Tetapi kalau memang harus ada penyelesaian secara hukum, kami juga sudah siap untuk melakukan tuntutan,” pungkasnya.***(Hermin)
